Kunjungan ke Kaltim, Komisi IV Bahas Kesiapan Pangan Bagi IKN
![Kunjungan ke Kaltim, Komisi IV Bahas Kesiapan Pangan Bagi IKN](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/8e792834b383f8ee23950a64db693b72.jpg)
KOMISI IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dalam rangka meninjau kesiapan ketersediaan pangan untuk kawasan IKN. Tahun 2024 nanti pemerintah akan mulai melakukan mobilisasi ASN untuk menikmati kawasan tersebut dan berpotensi akan meningkatkan berbagai kebutuhan termasuk pangan.
“Mulai tahun 2024 nanti itu akan terjadi pergeseran jumlah kebutuhan pangan karena sudah ada mobilitas atau pemindahan ASN terutama dari Jakarta untuk ke Ibu Kota Negara, ini akan membawa konsekuensi. Salah satunya adalah kebutuhan energi, yang kedua adalah kebutuhan pangan. Ini yang tadi kita gali secara mendalam,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo selaku ketua Tim Kunker di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/12).
Rangkaian kunjungan kerja ini dimulai dengan pertemuan dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak sebagai Satuan Kerja Balikpapan yang membahas kondisi pesisir Kalimantan Timur termasuk proyeksi pasokan pangan berupa produk perikanan bagi kawasan IKN.
Baca juga: Anggota DPR Minta Kementan Hati-Hati Kembangkan Kedelai GMO
Tak hanya dari sisi perikanan, dalam waktu yang sama Komisi IV DPR RI juga melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Balikpapan. Pada kesempatan ini, Komisi IV DPR RI sekaligus melakukan pengecekan terhadap ketersediaan pangan di Kalimantan Timur menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kalau tadi dilaporkan oleh Bulog memang untuk jangka pendek ini kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Timur ini lebih dari cukup karena jumlah penduduknya belum mengalami kenaikan yang signifikan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada. Disampaikan Firman, sinergisitas antara pengampu kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
“Tadi bahwa belum ada satu regulasi yang jelas terutama bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk menyiapkan grand strategy-nya. Kami mengusulkan agar semua stakeholder ini bisa secara bersama-sama untuk menyusun grand strategy-nya karena masalah swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan ini konsep nya harus jelas,” tutur legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut.
Baca juga: Sukses Tingkatkan Nilai Tambah Petani, DPR Apresiasi Program Mentan
Lebih lanjut Firman merinci bahwa konsep yang diusung untuk menuju kedaulatan pangan harus memiliki data yang jelas dan ketersediaan produksi yang terukur. Ia menekankan bahwa asal sumber produksi pangan yang akan didistribusikan harus memiliki kejelasan dan tidak boleh saling ketergantungan. Hal ini lah yang menurutnya membuat data menjadi hal yang sangat fundamental.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Legislasi DPR RI ini juga menyinggung mengenai komitmen dari daerah penyangga Kawasan IKN baik yang masih dalam Provinsi Kalimantan Timur maupun provinsi-provinsi terdekat seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ia pun menyarankan bahwa untuk menguatkan alas hukum IKN yang ramah lingkungan maka pembahasan terkait hal ini juga dibahas dalam penyusunan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. (S-3)
Terkini Lainnya
Tuding Cuaca, Presiden Jokowi Dinilai tidak Memberi Solusi atas Kenaikan Harga Beras
Data Harga Bulog dan Bapanas Berbeda, Hermanto: Perlu Tata Niaga Pangan yang Baik
Sukses Kembang Biakkan Komodo, Kebun Binatang Surabaya Jadi Kebanggaan Warga Jatim
Jangan Hanya Impor, Legislator Dorong Bulog Tingkatkan Diversifikasi Serapan Varietas Beras Lokal
Marak Hobi Pelihara Satwa Liar, Komisi IV Nilai Perlu Adanya Kebijakan Hukum Tegas
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Erick: Progres Proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara IKN Capai 78 Persen
Kantor Kemenko 1 di IKN Tampung Petugas Upacara HUT ke-79 RI
Perusahaan Tiongkok Siap Investasi Rp13 Triliun di Kalimantan Timur
IKN Dinilai Sudah Bermasalah Sejak Awal
Polisi: Bule yang Sebut Ibu Kota Koruptor Nepotisme Bukan di IKN
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap