visitaaponce.com

RATUSAN buruh di Kabupaten Karanganyar mengungkapkan rasa kegelisahan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei (May Day 2024), terutama soal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari perusahaannya.

"Salah satu persoalan yang perlu menjadi sorotan adalah masalah gelombang PHK yang masih menghantui para buruh. Saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan PHK, tetapi tidak memenuhi para pekerja sesuai dengan aturan yang ada," tukas Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Karanganyar, Haryanto dalam dialog perwakilan demo buruh dengan pimpinan DPRD setempat, Rabu (1/5).

Secara keseluruhan aksi demo buruh di wilayah bumi Intan Pari ini berlangsung damai. Mereka secara bergantian berorasi di depan kantor Legislator Karanganyar, sebagai aspirasi buruh. Sejumlah poster tuntutan buruh pin digelar.

Baca juga : Hari Buruh: Kondisi Perusahaan di Cimahi tidak Sedang Baik-Baik Saja

Aksi demo May Day itu pun mendapatkan sambutan dari unsur pimpinan dewan. Mereka mengajak perwakilan pendemo untuk berdialog, guna didengarkan aspirasi dsn permasalahan buruh yang masih termarjinalkan.

Para wakil rakyat yang terdiri atas Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, Wakil Ketua Tony Hatmoko, dan Anung Marwoko serta dari OPD yakni Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Martadi terlihat menyimak secara seksama apa yang menjadi aspirasi para buruh.

Haryanto mewakili para buruh yang tergabung dalam FSKPN sangat mengharapkan adanya solusi dari wakil rakyat dan pemerintah, atas permasalahan buruh yang hingga kini masih dibayangi adanya PHK sepihak.

Baca juga : Tak Ikut Demo, Pilih Belajar Melukis di Busana dan Tas di Hari Buruh

"Pada Hari Buruh ini, sebaiknya menjadi hari dimana buruh bisa mendapat solusi dari berbagai permasalahan di lapangan. Terutama gelombang PHK yang masih menghantui kehidupan kami," sergah dia.

Mereka berharap, jika memang keputusan PHK itu tidak bisa dihindari, maka regulasi pun harus dilaksanakan secara patuh oleh pihak perusahaan. Terutama hak atau yang menyangkut pesangon.

"Yang jelas gelombang PHK ini sangat memberikan dampak sosial. Jadi harus ada solusi. Tingginya angka PHK, pasti bapak bapak tahu, yakni akan bertambahnya jumlah pengangguran, yang bisa berkembang adanya kriminalitas yang meningkat Jadi tolong diberikan solusi," sergah Haryanto yang diamini perwakilan buruh dalam dialog.

Baca juga : Kapolri: Buruh Adalah Motor Penggerak Pembangunan Indonesia

Ketua DPRD Bagus Selo menyambut kegelisahan itu dengan penegasan siap memperjuangkan semua aspirasi dan persoalan yang dikeluhkan para buruh. "Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini kami tampung, dan akan diperjuangkan melalui regulasi Perda dan juga penganggaran," tegas Bagus.

DPRD Karanganyar, lanjut politisi PDIP ini siap mendorong Disdagperinaker sebagai perwakilan Pemda untuk intensif berkoordinasi dalam melakukan pengecekan dan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan buruh.

"Kebijakan yang ada di pemerintah kabupaten, tentunya kami juga akan memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten, dalam memperjuangkan upah buruh atau dalam keselamatan kesejahteraan kesehatan bagi para pekerja," pungkas dia. (WJ/Z-7)