visitaaponce.com

SEJARAH mengukir dengan tinta emas bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ialah bangsa petarung, mampu menembus badai dan menaklukkan gelombang samudra, berdagang hingga ke berbagai belahan dunia.

Mereka berlayar membawa rempah-rempah (cengkih, pala, cendana, kayu manis, dan lada) dengan kapal-kapal tradisional dari pulau-pulau di Nusantara ke Tiongkok, Asia Selatan, hingga Afrika Timur pada 4.500 tahun yang lalu.

Nenek moyang pelaut nan pemberani tidak sekadar menjual hasil bumi yang berupa rempah-rempah, mereka juga mengenalkan budaya dan etos kehidupan yang patut dibanggakan. Berkat rempah, Nusantara dikenal ke seantero jagat. Kedigdayaan nenek moyang Nusantara dibuktikan juga dengan membuat karya seni rupa adiluhung, seperti Candi Borobudur.

Kisah-kisah kepahlawan nan heroik dalam melawan penjajahan Belanda, termasuk kaum pemuda dan pelajar dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia tidak kalah menakjubkan, seperti Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Angkatan muda pada 1945 juga berinisiatif menculik Sukarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Tak mengherankan jika Ben Anderson dalam Java in A Time of Revolution, Occupation and Resistance (1944-1946) menyebutkan sejarah Indonesia ialah sejarah pergerakan kaum muda. Mereka memiliki kesadaran berada di garis depan untuk menjadi penggerak revolusi kemerdekaan Indonesia.

Sejarah berulang, kaum muda yang dimotori mahasiswa turun ke jalan menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998. Mereka mengusung gerakan reformasi, di antaranya menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dari kisah di atas bisa ditarik benang merah bahwa bangsa ini ialah bangsa petarung, pejuang, bukan pengemis, apalagi menghalalkan segala cara.

Pertanyaan dalam setiap babakan sejarah ialah apa yang diwariskan aktor sejarah untuk generasi mendatang. Dua periode pemerintahan Joko Widodo yang pada Oktober mendatang akan berakhir memunculkan pertanyaan senada. Apalagi pemerintahan Jokowi sudah mencanangkan Indonesia emas 2045 dengan visi Negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang masif telah menenggelamkan pembangunan sumber daya manusia yang dilandasi revolusi mental. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, gerakan itu mengamanahkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Namun, revolusi mental hanya jargon. Masih jauh panggang dari api. Nilai-nilai integritas babak belur dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang diluncurkan Transperancy International (TI).

Pada 2023 skor IPK Indonesia 34, sama seperti tahun lalu. Peringkatnya melorot dari ke-110 tahun lalu menjadi ke-115 pada 2023. Pemberantasan korupsi di Tanah Air semakin suram setelah pada periode kedua pemerintahan Jokowi (2019-2024) memukul mundur pemberantasan korupsi dengan merevisi UU Pemberantasan Korupsi.

Demikian pula kualitas demokrasi Indonesia semakin memburuk. Ekonom senior Faisal Basri mengutip V-Dem Democracy Index 2024 bahwa indeks demokrasi Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87.

Di penghujung kekuasaan Jokowi isu politik dinasti semakin menguat setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres terpilih. Tak ketinggalan, putra bungsunya, Kaesang Pangarep, digadang-gadang menjadi calon Wakil Gubernur DKI. Narasi saatnya kaum muda naik panggung digaungkan.

Dua mahkamah di negeri ini membuat sejarah yang hampir sama. Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah untuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pada pilpres, sementara Mahkamah Agung juga memberikan 'jalan' kepada putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk menjadi DKI-2. Tak hanya itu, mantu Jokowi, Bobby Nasution, Wali Kota Medan, yang akan berkompetisi pada Pilgub Sumut juga mendapatkan sejumlah privilese.

Presiden Jokowi juga memberikan warisan 'panas' untuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.338,43 triliun pada 30 April 2024. Era Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2025 akan 'dihadiahi' jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun.

Belum lagi proyek mercusuar peninggalan Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menyedot anggaran Rp500 triliun. Prabowo bakal pusing tujuh keliling mengeksekusi janji kampanyenya, seperti makan siang gratis. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga dinarasikan sebagai keberlanjutan dari Jokowi yang menyokongnya dalam pilpres.

Mantan Wali Kota Surakarta yang sering disebut 'Pak Lurah' dalam kode politik sedang menuliskan sejarahnya. Termasuk di dalamnya sejumlah legasinya yang mungkin generasi mendatang terheran-heran kenapa bisa terjadi hal-hal yang di luar 'nurul' selama kepemimpinannya. Tabik!