Inilah 10 Rekomendasi Haul Gus Dur Untuk Pemerintah
PERINGATAN Haul Presiden Keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke-10 menghasilkan sepuluh rekomendasi untuk pemerintah. Rekomendasi yang dihasilkan lewat rembug budaya yang pemantiknya antara lain Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono, Mantan Menteri Agama di Kabinet Kerja Lukman Hakim Saifuddin, Akademisi Universitas Indonesia, Saras Dewi Dharmantra, dan Dirjem Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid.
"Rekomendasi itu dihasilkan di Masjid Jami Al Munawaroh depan tadi pagi," ujar Ketua Panitia Acara Haul Gus Dur Ke-10, Inaya Wahid di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).
Selain itu, Inaya juga menyebutkan ada pula pakar yang menjadi penanggap rekomendasi tersebut.
"Mereka semua sudah berembug dan ini akan diberikan kepada beberapa pihak yaitu perwakilan pemerintah dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, bapak Hilmar Farid," lanjut Inaya.
Namun, nama yang disebut tidak muncul. Inaya yang bingung mencari kemudian mengganti memberikan rekomendasi tersebut kepada pelaku budaya, Kartolo. Kartolo berguyon singkat menanggapi penggantian penyerahan rekomendasi tersebut.
"Kalau ada yang ngundang ya pelaku budaya, kalau tidak ada ya nganggur," ujar Kartolo yang direspon dengan tawa oleh hadirin yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Penyerahan rekomendasi kemudian dilanjutkan, kepada pihak Kepolisian, pembuat kebijakan publik, dan akademisi yang diwakili oleh Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro.
baca juga: Ombudsman Berharap Penyerang Novel Tidak Menyisakan Masalah
Adapun sepuluh rekomendasi hasil rembug budaya pada peringatan haul Gus Dur ke-10 tersebut adalah:
1. Kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan mengangkat pergumulan kemanusiaan khususnya pengalaman hidup kelompok rentan/ lemah seperti perempuan penghayat kepercayaan yang
lain-lain.
2. Gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris sehingga pengembangan kebudayaan
tidak bertumbuh pada elitisme kebudayaan.
3. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.
4. Negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan dan yang vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.
5. Paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional yang dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran serta diimplementasikan secara komprehensif sampai ke pemerintahan daerah.
6. Negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk
akses, fasilitas, dan ruang.
7. Negara dan masyarakat perlu membangun modal praktek keberagaman yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia, agama, dan budaya tidak saling mengalahkan. Bukan dikotomi yang kontradiktif dengan dialektis. Keduanya saling belajar dan mengambil keagamaan yang berkebudayaan, yang berarti praktek beragama yang membawa manfaat dan maslahat termasuk untuk alam.
8. Sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi tetapi menguasainya melalui khasanah pengetahuan dan budaya.
9. Kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik.
10. Negara perlu meninggalkan modal ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi, dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. (OL-3)
Terkini Lainnya
Haul ke 3 Buya Ahmad Syafii, Masyarakat Diajak Gabung Reading and Writing Camp
Politik Harus Junjung Etika, bukan Halalkan Segala Cara
Alumni Santri Ponpes Zainul Hasan Genggong Gelar Haul KH Moh Hasan di Jakarta
Panasonic Gobel Gelar Haul Ke-39 Thayeb Mohammad Gobel, Kenang Jasa di Industri Elektronik RI
Sahid Group Jateng & DIY Gelar ‘Pengetan’ Haul 64 Tahun KH R Sahid Djogosentono & Halal bi Halal
Mbah Hisyam, Kakek Mertua Ganjar, Tokoh NU yang Patut Jadi Teladan
Jaringan Gusdurian Tolak Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan
Anak Gus Dur Nilai Penegakan Hukum Periode Kedua Jokowi Buruk
Soal Mundur dari Jabatan, Standar Etika Menteri Berbeda-beda
Yenny Wahid Ungkap Kesamaan Mahfud MD dan Gus Dur, tidak Kompromi dengan Koruptor
Ganjar Pranowo Tidak Dikenal di Banten
Yenny Wahid Siap Ditunjuk Jadi Cawapres
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap