Istana Tepis Anggapan Pemerintah Jalankan Rezim Otoriter
![Istana Tepis Anggapan Pemerintah Jalankan Rezim Otoriter](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2020/06/977d187df0f72cacd27f5da53af704ff.jpg)
ISTANA Kepresidenan menolak anggapan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo menjalankan praktik otoritarianisme.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, sejak masa reformasi, sulit bagi rezim manapun untuk berlaku otoriter.
"Karena kita diawasi DPR, diawasi lembaga swadaya masyarakat, diawasi organisasi masyarajat. Ada banyak pengawas jadi tidak mudah untuk otoriter," ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/6).
Terlebih, lanjut dia, sekarang presiden selalu harus berhadapan dengan publik. Pada akhirnya, jika ada kebijakan-kebijakan yang muncul dan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat pasti akan dikritik dan digugat.
"Saya kira pascareformasi, siapapun presidennya, termasuk Presiden Jokowi, itu tidak mudah untuk berlaku otoriter. Bila ada persepsi otoriter ya harus dijelaskan, bagaimana dan mengapa bisa muncul anggapan itu," jelasnya.
Baca juga: YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 28 kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap mencerminkan otoritarianisme.
Beberapa di antara kebijakan itu adalah mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan dan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan Polri.
YLBHI menilai dwi fungsi pertahanan keamanan berdampak pada banyak kebijakan yang membuat TNI-Polri terlibat dalam pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Donny kembali menyampaikan bahwa, di dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004, TNI sangat mungkin untuk dilibatkan dalam kegiatan operasi militer selain perang.
Hal tersebut didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dianggap mumpuni.
"Seperti sekarang, TNI dilibatkan dalam distribusi alat kesehaatan, distribusi PCR, alat rapid test. Tni punya jaringan sampai ke desa-desa karena ada Babinsa dan sebagainya. Jadi ketika TNI bisa membantu pekerjaaan-pekerjaan sipil, selama tidak mengambil alih sepenuhnya, kenapa tidak? Ini kan hanya untuk membantu meringankan supaya tujuan tercapai," jelas Donny. (A-2)
Terkini Lainnya
Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun
Rasio Bidan Dinilai Cukup, Pemerintah Nilai Hanya Perlu Pemerataan
Penentuan Status Kratom Berdampak Terhadap Perekonomian Petani
Tapera Disebut Lebih Untungkan Pemerintah daripada Pekerja dan Pelaku Usaha
Wapres Minta Orang Asli Papua Dilibatkan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Terima Salinan, KPU bakal Bahas Putusan MA dengan DPR dan Pemerintah
Indonesia Berada di Persimpangan Demokrasi dan Otoritarian
Nasib Perempuan di Demokrasi Bercorak Otoriter
Demokrasi Terancam Hilang, Sudirman Said Minta Masyarakat Koreksi Kepemimpinan Jokowi
HAM, “Lustration Law”, dan Pemilu
Indonesia Menuju Negara Otoritarianisme
Sekarat Demokrasi
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap