Ketua KPK Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua pihak baik di pusat maupun di daerah agar transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran penanggulangan covid-19. Firli meminta agar semua pihak agar jangan sedikit pun bermain-main dalam penggunaan dana wabah.
"Kembali saya ingatkan, kepada calon koruptor atau siapapun yang berfikir atau coba-coba mengkorupsi anggaran penanganan covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami KPK, untuk mengungkap semua itu," ungkap Firli melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7).
KPK mengajak peran aktif elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan covid-19 oleh penyelenggara negara baik di pusat dan daerah. Khusus untuk pengawasan bantuan sosial (bansos), KPK mengajak masyarakat melaporkan jika ada penyelewengan.
"Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, masyarakat juga dapat mengakses aplikasi Jaga Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK. Beberapa laporan masyarakat yang masuk, saat ini sudah kita tindak lanjuti," imbuhnya.
Terkait bansos, Firli mengatakan KPK menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk pencitraan dengan membonceng dana bansos dari pemerintah pusat. Menurutnya, perilaku itu jamak terjadi jelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang.
"Saya himbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, setop poles citra Anda dengan dana penanganan korona," kata Firli.
Firli mengatakan potensi penyalahgunaan dana penanggulangan covid-19 juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran khususnya di wilayah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak. Menurutnya, sejumlah daerah terindikasi mengajukan anggaran secara tidak wajar.
"Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit," ucap Firli.
Di daerah-daerah lainnya, ujar Firli, kepala daerah justru mengajukan anggaran yang rendah meski pendemi terjadi cukup tinggi. Menurut Firli, hal itu lantaran kepala daerah sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.(OL-4)
Terkini Lainnya
Capim KPK Sepi Peminat, MAKI: Orang Malas Karena Faktor Titipan
Hasto Kristiyanto Pastikan Kooperatif Jika Kembali Dipanggil KPK
KPK Bantah Kasus Harun Masiku Musiman Politik
KPK Sita Ponsel Sekjen PDIP dan Stafnya untuk Cari Bukti Keberadaan Harun Masiku
KPK Minta Kusnadi PDIP Ungkap Ancaman dan Fakta Terkait Kasus Harun Masiku
KPK Ultimatum Pengusaha Tambang untuk Bayar Pajak dan Hindari Korupsi
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
KPK Punya Kewajiban Selesaikan Kasus Bansos Covid-19
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
KPK Periksa Dua Saksi Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden
Kasus Bansos Presiden Masih Berkaitan dengan OTT Juliari Batubara
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap