Indonesia Dorong Parlemen di Dunia Kawal Pendanaan Iklim
![Indonesia Dorong Parlemen di Dunia Kawal Pendanaan Iklim](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/03/d9715c4dce9f4e8284c62099816d72c0.jpg)
ISU perubahan iklim menjadi tema utama dalam sidang Interparliamentary Union (IPU) ke-144. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani pertama kalinya memimpin sidang Majelis IPU.
Pada sidang itu, Puan meminta forum parlemen memobilisasi aksi untuk memitigasi dan mencegah dampak perubahan iklim antara lain melalui pendanaan.
"Dana iklim diperlukan membiayai program dan kebijakan mengatasi dampak perubahan iklim," ujar Puan dalam sidang Majelis IPU hari pertama, Senin (21/3). IPU digelar di Bali International Convention Center, di Nusa Dua, Bali pada 20 - 24 Maret 2022.
Puan menyebut saat ini pemanasan global terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Suhu bumi, imbuhnya, meningkat 1,1% jika dibandingkan seabad lalu. Jika tidak dicegah melalui pengurangan emisi, Puan mengingatkan negara-negara tidak dapat mencapai target yang telah disepakai untuk menahan laju kenaikan suhu 1,5 hingga 2 derajat celcius hingga 2030.
Indonesia yang menjadi tuan rumah dalam Sidang IPU ke-144 mengusulkan kepada para anggota untuk bersama-sama menguatkan kemitraan global dan kerja sama multilateral, dan berkomitmen pada kesepakatan internasional yang telah dibuat. Mengubahnya menjadi aksi nyata.
Baca juga: Ketua DPR RI Ajak IPU Realisasi Dana Iklim Rp1.434 Triliun per Tahun
Wakil Presiden Biro Parlemen Perempuan IPU Ramzy Fayez mengatakan dampak dari perubahan iklim lebih besar dirasakan oleh kaum marginal dan kelompok rentan diantaranya perempuan dan anak-anak. Karena itu, IPU menurutnya perlu mencari solusi konkrit. Adapun kebijakan yang didorong baik secara global maupun secara nasional, meningkatkan partisipasi aktif perempuan di parlemen. Menurutnya ada keterkaitan kuat antara calon anggota perempuan di parlemen dengan presentase kebijakan nasional dalam perubahan iklim khususnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
" Kebijakan iklim, dan sosial serta kesetaraan gender melengkapi satu sama lain. Agenda iklim tidak akan sukses tanpa agenda kesetaraan gender," tuturnya.
Ia menilai ada ketimpangan perwakilan perempuan dan laki-laki dalam kebijakan nasional dan global. IPU mencatat, data per Januari 2021 hanya 26,1% anggota parlemen perempuan, sehingga masih butuh 40 tahun untuk bisa seimbang dengan pria. (OL-4)
Terkini Lainnya
Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan, Utut: Keputusan di Rapat DPP
PDIP Pertimbangkan Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng
Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kebocoran Data
Puan Respons PKS yang Ingin Anies Harus Bersama Sohibul di Pilkada Jakarta
Soal Judi Online, Ketua DPR RI Puan Maharani: Jika Ada Sebutkan Namanya
Dianugerahi Kartini Award, Puan Tekankan Pentingnya Woman Support Woman
89% Program Lembaga Filantropi sudah Selaras dengan SDGs
Edukasi Siswa SD Mengenal Keanekaragaman Hayati
Hadapi Krisis Perubahan Iklim, BMKG Bekali Petani Milenial dengan Sekolah Lapang Iklim di Imogiri Yogyakarta
Upaya Adaptif Mengatasi Perubahan Iklim
BMKG: Fenomena Tingginya Suhu Perkotaan Harus segera Ditangani
Peluncuran Aliansi Kolibri Jadi Upaya Nyata Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap