Pemerintah Didesak Evaluasi Pendekatan Tingkat Kemananan Papua
![Pemerintah Didesak Evaluasi Pendekatan Tingkat Kemananan Papua](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/07/86cd787a93d32610fc3fc04972468819.jpg)
PEMERINTAH perlu melakukan evaluasi terkait tingkat keamanan di Papua. Hal tersebut menyikapi terus berulangnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang di Kabupaten Nudga yang mengakibatkan tewasnya 10 warga Papua.
Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Adriana Elisabeth menyebut pendekatan peningkatan kesejahteraan Papua yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum efektif meredam aksi KKB.
"Perlu lakukan evaluasi pengamanan di Papua. Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah kurang tepat. Permasalahan KKB di Papua terkait dengan isu politik dan ideologi," ungkap Adriana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/7).
Berdasarkan analisanya, Adriana menilai konflik antara pemerintah Indonesia dan KKB disebabkan karena adanya perbedaan pandangan ideologi tentang kedaulatan negara. Oleh karena itu, KKB Papua akan terus bergerak dengan kekuatan persenjataan mereka untuk memerdakan diri dari NKRI.
"Kelompok ini kan kelompok ideologis yang bergerak kekuatan bersenjatanya," ujarnya.
Baca juga: Satu Peleton Brimob Dikirim ke Amankan TKP Penembakan di Papua
Karena adanya perbedaan ideologis yang kuat tersebut, Adirana menilai pendekatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua tidak membawa pengaruh bagi pergerakan KKB. Upaya-upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapatkan resistensi dari pihak KKB mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga RUU pemekaran 3 wilayah baru di Papua.
"Kelompok ini ingin memisahkan diri dari indonesia. Segala isu terkait perbaikan papua yang dilakukan oleh pemerintah selalu di tolak baik Otsus dan pemekaran," ungkapnya.
Adriana mengungkapkan KKB memiliki pandangan bahwa rencana pemekaran 3 DOB dianggap sebagai upaya pemerintah mendatangkan warga migra ke tanah Papua. KKB menilai hal tersebut dapat mengancam identitas asli warga Papua. KKB secara terbuka juga menegaskan bahwa kehadiran TNI / Polri di Papua merupakan pemicu bagi mereka untuk bergerak lebih masif.
"Sejak awal mereka ingin berdiri sendiri selama itu memang terus ada di dalam pergerkan mereka mau dihadapi cara bersenjata apapun tidak selesai," ungkapnya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya KKB melakukan penembakan di permukiman warga di Nduga, Papua. Korban tewas kini bertambah menjadi 10 orang. (OL-4)
Terkini Lainnya
Kehadiran Kelapa Sawit di Tanah Papua Jadi Penopang Ekonomi Rakyat
Proses Pelaporan Inovasi Daerah Papua akan Dipermudah
Imunitas masih Rendah, Bahaya Malaria masih Intai Anak
Prakiraan Cuaca Rabu (19/6) di Wilayah Indonesia: Potensi Hujan dan Gelombang Laut
Aktivitas Ekonomi dan Sosial di Papua Berjalan Normal
Respons All Eyes On Papua, DPR Minta Persoalan Alih Fungsi Lahan Libatkan Para Ketua Adat
Pelaku Perikanan Tangkap di Timika Diimbau Perhatikan Rute Kabel Laut
Pangsari Utama dan Freeport Indonesia Beri Layanan Kesehatan Mata Gratis di Timika
Seorang Anggota TNI dan Warga Tertembak saat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya
Pesawat Wings Air Ditembak KKB Papua, Begini Kronologinya
DPR Papua Minta Pemerintah Pusat Dukung Pendanaan Jalan Timika-Nabire
BNPB dan Kemenko PMK Serahkan Bantuan pada Warga Terdampak Bencana Kekeringan Papua
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap