Kemenkeu Diminta Reformasi Struktural Ditjen Pajak
![Kemenkeu Diminta Reformasi Struktural Ditjen Pajak](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/f79f1726febd6af543f605fa6fbaade9.jpg)
KELUARGA Alumni Gadjah Mada (Kagama) Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak.
Ketua Kagama Filsafat Charris Zubair di Kampus UGM Yogyakarta, Senin (27/2), mengatakan, reformasi struktural diperlukan menyusul perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo
"Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak," kata dia.
Menurut Charris, reformasi struktural secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi luar biasa kaya dengan cara tidak patut.
Kagama Filsafat juga menginginkan Kemenkeu agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.
Baca juga: KPK Sebut Transaksi Janggal Rafael Bisa Jadi Bukti Awal Dugaan Korupsi
"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup Slot apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan," ujar dia.
Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kemenkeu juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan.
Gaya hidup hedon yang diperlihatkan oknum pegawai pajak, menurut dia, dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.
"Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak," kata dia.
Kagama Filsafat, kata dia, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.
"Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas," ujarnya. (Ant/OL-16)
Terkini Lainnya
Alumni 2024 Kampus UPI Cibiru Raih Beasiswa di NDHU Taiwan
Rayakan HUT Ke-34, Ikatan Keluarga Dhira Brata 1990 Gelar Bakti Sosial
Status PTN BH Bisa Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Ikatan Alumni Fisika FMIPA USU Bertekad Wujudkan PLTN di Indonesia
Merayakan Hardiknas 2024, Hara Dipta Membakar Inspirasi
Keluarga Besar Ikata UPN Veteran Yogyakarta Gelar Halalbihalal Akbar di Samarinda
Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai
Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Gubernur BI Lapor Ke Presiden, Nilai Tukar Rupiah Segera Menguat
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Kemenkeu Belum Keluarkan Aturan Pengelolaan Dana ASN oleh BP Tapera
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap