Wakil Ketua MKD DPR Hak Imunitas DPR Penting dalam Koridor Negara Hukum
WAKIL Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai Hak Imunitas (hak kekebalan hukum) yang dimiliki Anggota DPR RI harus dipahami sebagai bagian dari check and balances terhadap kinerja eksekutif.
Menurutnya, hak ini tak perlu dipersoalkan, karena merupakan hak dasar anggota parlemen dalam koridor negara hukum.
"Hak imunitas pada dasarnya adalah hak wakil rakyat, tidak boleh dipersoalkan atau disalahkan dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan termasuk setiap ucapan atau pendapatnya," kata Andi Rio.
Baca juga: Anggota MKD DPR Tekankan Hak Imunitas Wakil Rakyat
Pernyataan Andi Rio disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI kepada para Anggota DPRD Kulon Progo, di Aula DPRD Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (29/5). Pertemuan ini dihadiri pula oleh Kapolres dan Kajari setempat.
Hak Imunitas Kedudukannya sebagai Anggota Dewan
Ia menjelaskan, konteks hak imunitas ini tentu dalam kedudukannya sebagai anggota dewan.
Hak imunitas ini, lanjut Andi Rio, terkadang dianggap pemberlakuan yang berbeda antara anggota dewan dengan warga masyarakat, terutama pada konteks prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law.
Baca juga: Arteria Dahlan Punya Hak Imunitas, Polisi Setop Kasus 'Bahasa Sunda'
"Namun, sebenarnya, ada asas yang menyebutkan bahwa ‘untuk hal yang sama diperlakukan sama, sementara untuk hal yang berbeda diperlakukan berbeda’," jelasnya.
Anggota Lembaga perwakilan rakyat dinyatakan berbeda, karena ketika berhadapan dengan hukum ada kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan pendapat dan suara terhadap putusan yang menyangkut kebijakan publik," urai anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Baca juga: Parlemen Butuh Pedoman Bermedsos
Ditambahkannya, hak imunitas ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 20A ayat (3). Hak ini juga tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada Pasal 224.
Para anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga mendapat hak imunitas yang sama. Hak itu diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di dalamnya ada pasal imunitas, seperti pasal 122 untuk DPRD provinsi dan pasal 176 untuk DPRD kabupaten/kota. (RO/S-40
Terkini Lainnya
Jangan Pandang Ringan Efek Samping Alergi Obat
Kalsium dan DHA Pengaruhi Sel Imun Ibu Hamil
Imunitas masih Rendah, Bahaya Malaria masih Intai Anak
Revisi UU Polri, Ketum Peradi: Tidak Boleh Mengancam Imunitas Advokat
Penderita Lupus Diminta tidak Konsumsi Suplemen Penguat Imun
Cara Meningkatkan Imunitas Tubuh secara Alami, Lakukan Hal ini Setiap Hari
Kadin Respons Positif Practice Leaders Sebagai Panduan Berinvestasi
Orang di Bawah Pengampuan Berhak Dapat Perlindungan Hukum Perdata
Israel Menyerang Gaza di Tengah Pelanggaran Hukum
Kabareskrim: Jangan Pernah Lelah Berantas Judi Online
Kuasa Hukum 6 Terpidana Kasus Vina Mengadu ke Komnas HAM
Indonesia Alami Penurunan Kualitas di Bidang Hukum
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap