visitaaponce.com

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) gudang perdagangan orang. Hal ini dibuktikan dengan banyak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di NTT.

"NTT ini paling banyak korban perdagangan orang. Kalau dihitung dari bulan Januari hingga Mei, ada 55 pekerja ilegal dipulangkan dalam peti mayat," ujar dia saat dialog Kebangsaan di Aula Santo Thomas Aquinas Ledalero, Selasa (2/6).

Mahfud mengatakan selama tiga tahun ini jumlah korban meninggal akibat perdagangan orang di seluruh Indonesia ada 1.930 orang. "Ya NTT sangat darurat. Dari laporan yang diterimanya dari tahun 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.930 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak itu memang NTT," ujar dia.

Baca juga: Kunjungan Menkopolhukam Mahfud MD ke NTT Diapresiasi Tokoh Muda NTT

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menduga ada sindikat di balik semua itu. Menurutnya sindikat perdagangan orang ini melibatkan jajaran penegak hukum hingga pemerintah daerah setempat. Instansi Kepolisian, imigrasi, dan perhubungan dinilai berperan dalam mengeluarkan dokumen perjalanan. 

"Sindikat perdagangan orang ini melibatkan banyak orang. Mulai dari  pengepul, pemerintah daerah yang memberikan keterangan kependudukan. Imigrasi yang  menerbitkan paspor tanpa validasi. Dinas perhubungan karena penjagaan di kapal tidak teliti dan polisi karena ada laporan yang disembunyikan," papar dia.

Baca juga: Kapolri Pastikan Tindak Tegas Siapapun yang Terlibat Perdagangan Orang

Mahfud mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.  Salah satunya dengan membentuk satuan tugas operasi khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang .

"Saya sudah diperintahkan Presiden Jokowi untuk segera membuat satu operasi khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Kalau tidak salah akhir Juni itu juga bapak Presiden akan memanggil semua para menteri yang bersangkutan untuk membahas lebih lanjut soal langkah-langkah penanganan perdagangan orang di Indonesia," papar dia.

Lebih lanjut Mahfud mengajak seluruh masyarakat NTT mendukung langkah pemerintah pusat dalam pemberantasan mafia perdagangan orang ini. " Saya minta dukungan dari
masyarakat Nusa Tenggara Timur sehingga kita bisa berantas perdagangan orang ini," papar dia.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi kepada Media Indonesia, Jumat (2/6), berjanji  akan melakukan berbagai upaya pencegahan perdagangan orang. Salah satunya dengan peningkatan ekonomi dan edukasi kepada masyarakat.

"Satu-satunya dengan menekan kasus perdagangan orang ini dengan melakukan peningkatan ekonomi dan edukasi terus dilakukan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga ada pemahaman untuk mereka," papar dia.

Meski begitu, ia mengklaim sejak kepemimpinan dirinya bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, sejumlah upaya pencegahan TPPO dilakukan, termasuk moratorium tenaga kerja non-skill dan non prosedural. "Masalah perdagangan orang di NTT sulit dicegah. Makelarnya sangat hebat tapi ada beberapa orang yang berhasil kita
tangkap,"  kata Josef.

Makelar itu, kata Josef, biasanya datang di pesta adat. Sang makelar akan membahas tentang tradisi membawa hewan ternak dalam pesta, meski mereka dalam kondisi terbatas.  Nah di tengah keterbatasan ini, malah dimanfaatkan makelar tersebut. Yang mana, makelar mulai beraksi seperti menawarkan anak dari keluarga mereka untuk bekerja di Jawa dengan janji gajinya yang cukup besar. Sesampainya di Jawa bukannya bekerja di sana tetapi mereka malah dibuat paspor oleh makelar tersebut untuk dikirim ke luar negeri," papar dia.

Untuk itu, ia meminta perlu adanya kolaborasi dalam upaya pemberantasan TPPO ini dengan melakukan kolaborasi mulai dari tokoh adat dan agama. Dari paling penting itu kita terus melakukan sosialisasi di desa.

"Jadi kalau hanya Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi sendiri yang basmi tidak mampu. Tapi kalau kita semua saling berkolaborasi, saya yakin sekali pasti bisa dalam pencegahan perdagangan orang ini," tutup dia. (Z-3)