Temui Jokowi di Istana, Ketum PBNU Tepis Bahas Politik dan Capres
![Temui Jokowi di Istana, Ketum PBNU Tepis Bahas Politik dan Capres](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/93f46e26a5d747e00a1f4bd32f1ceff8.jpg)
KETUA Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/9). Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu hadir pukul 19.30 WIB. Pertemuan itu merupakan agenda internal presiden. Gus Yahya, menjelaskan kedatangannya untuk menyampaikan undangan terkait pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) NU yang akan diselenggarakan Agustus 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta.
Gus Yahya menegaskan tidak ada pembicaraan politik bersama presiden. Ia mengungkapkan pertemuan dengan presiden hanya mengobrol santai.
"Enggak ada sama sekali malah cuma guyon-guyon (bercanda). Cerita kiai yang agak lucu, seharian ini kan terlalu capek (presiden) ada 13 meeting (pertemuan) dengan berbagai tokoh internasional. saya cuma guyon-guyon saja, sebagian besar guyon saja," ujar Gus Yahya pada wartawan seusai pertemuan.
Baca juga: Ketum PBNU Temui Jokowi Malam-Malam di Istana
Ia menegaskan NU bisa memberikan sanksi bagi pengurus yang terlibat politik praktis namun mengatasnamakan organisasi keagamaan itu. Menurut Gus Yahya sudah ada dua kali pengurus yang terkena teguran karena melakukan deklarasi untuk dukungan calon presiden menggunakan kantor NU.
"Sudah, 2 kali kita laksanakan. bukan calon atas nama NU tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis langsung kita tegur. Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena mengadakan deklarasi capres di kantor NU," terangnya.
Baca juga: Saiful Mujani Sebut Pernyataan Gus Fahrur adalah Penegasan yang Bersifat Formal
Gus Yahya menjelaskan ia tidak mempermasalahkan anggota atau pengurus PBNU yang ikut politik. Tetapi tidak mengatasnamakan NU.
"Sebagai pribadi ikut ke sana, ke mari itu hak pribadinya kalau menggunakan lembaga tidak boleh," tuturnya.
Selain itu, Gus Yahya menegaskan tidak ada capres yang mengatasnamakan NU. Jika ada, ia mengatakan, itu bukan pengurus NU. Oleh karena bukan pengurus NU, terang Gus Yahya, PBNU tidak bisa menjatuhkan sanksi.
"Ya kalau ada capres yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU kami bisa mengatakan itu tidak benar. Kami tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," tuturnya.
Saat ditanya mengenai pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang sempat mengimbau agar masyarakat memilih calon yang tidak memecah-belah masyarakat, Gus Yahya mengatakan itu ajakan positif.
"Itu positif masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan tapi bisa langsung ke menterinya saya kan bukan jubir dia," tukasnya. (Ind/Z-7)
Terkini Lainnya
Evaluasi Haji 2024, DPR Bakal Panggil Menteri Agama
Kloter SUB 01 Mengawali Pemulangan Jemaah ke Tanah Air
Bantah Timwas Haji DPR, Menag Sebut tidak Ada Pengalihan Kuota Haji Tambahan
Menag Harap Pemerintah Arab Saudi Berikan Solusi soal Mina
Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji Tahun Depan
Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Antisipasi Potensi Masalah Selama Puncak Haji
Kadalgas Tegaskan Penyelenggaraan Haji Tahun ini Harus Lebih Baik
Menteri Agama Tegaskan UKT tidak Boleh Memberatkan Mahasiswa
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap