visitaaponce.com

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan melakukan bersih-bersih di perusahaan BUMN. Salah satunya mendorong keterbukaan. 

Hal itu ia sampaikan menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina. Kasus itu menyeret Mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan yang kini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN. Program ini tidak hanya tadi secara karakter dengan pondasi AKHLAK tetapi juga good corporate governance. Nah kalau kita lihat banyak sekali isu yang terjadi sebelum tentu saya diberikan amanah. Tetapi, kembali yang saya sampaikan yang namanya perbaikan daripada sistem good corporate governance itu terus harus berlangsung," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/9).

Baca juga: KPK Tahan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

PT Pertamina, ujarnya, terbagi dalam holding dan subholding atau unit bisnis perusahaan sehingga keuangannya terpisah. Begitu pula dengan perusahaan listrik negara (PLN) yang juga menjadi holding dan subholding.

"Bukunya keliatan sekarang. Kalau dulu tidak kelihatan. Makanya itu kita dorong keterbukaan. Sama di PLN ada holding dan subholding. Jadi bukunya sekarang terpisah dan itu kenapa Pertamina (persero) sekarang juga banyak perusahaannya untung karena sudah dikeker enggak bisa tutup-tutupan mana yang namanya penugasan, mana yang namanya bisnis biasa," terang Erick.

Baca juga: Karen Mengaku Hanya Ikuti Perintah Jabatan

Erick mengklaim PT Pertamina dan PLN harus sudah melakukan efisiensi. Pertamina, sebutnya, sudah efisiensi hampir US$1,9 miliar. Lalu, PLN, sambung Erick, telah memotong capital expenditure (Capex) atau modal usaha hingga 40%.

"Nah ini kita dorong. Kenapa? Tidak mungkin dalam persaingan global ini tadi BUMN tidak melakukan efisiensi. Itu yang terus kita jaga tapi transparan dan memilih orang yang tepat dalam memimpin," terang Erick.

Kasus-kasus yang melibatkan BUMN, diklaim Erick terjadi sebelum ia diangkat menjadi menteri. Erick sempat mendapatkan kritik mengenai dana Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN merupakan Salah satu sumber pembiayaan untu menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN.

"Ada istilah kok ini PMN belum digunakan? Coba dicek kan ada juga pemberitaan bilang oh ini zaman pak Erik Tohir sibuk. Lah PMN itu tahun 2015 dan itu ada audit Badan Pemeriksa Keuangannya," terang Erick.

Saat ditetapkan menjadi terang Karen, yang diangkat menjadi Dirut PT Pertamina periode 2009-2014, mengusulkan kerja sama dengan sejumlah produsen dan supplier LNG di luar negeri, diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaxcition (CCL), perusahaan LLC dari Amerika Serikat.

KPK lalu menjelaskan peran Karen dari kasus yang kemudian berakhir kerugian negara. Karen, kata KPK, diduga mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian secara menyeluruh. (Z-3)