Pemindahan Ibu Kota Bukan Hal Urgen bagi Publik
![Pemindahan Ibu Kota Bukan Hal Urgen bagi Publik](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/a3d3b867c2ea9a80b1706461ecdbfa63.jpg)
PEMINDAHAN ibu kota ke Kalimantan Timur disebut bukan hal mendesak bagi masyarakat. Hal itu dinilai menjadi alasan masih banyak publik yang belum tahu soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Ketidaktahuan publik menandakan bagi publik tidak ada urgensi IKN dijadikan program nasional untuk kondisi sekarang," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Ternyata IKN Gak Dikenal Rakyat?" Minggu (1/10).
Dedi menyinggung klaim pemerintah soal IKN sebagai program terbesar di Asia bahkan dunia, Nyatanya, masyarakat merasa tidak ada dampak apa-apa dari program itu. "Sehingga publik menilai itu bukan sesuatu yang harus diketahui," papar dia.
Baca juga: Pembangunan IKN Diklaim Dongkrak Ekonomi Kaltim
Dedi menyebut masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu soal IKN menjadi kegagalan agenda pemerintah. Terutama dalam menyampaikan propaganda ihwal program prioritas. "IKN sulit dapat dukungan rakyat dan apatismenya tinggi dari kelompok masyarakat," jelas dia.
Dedi menuturkan hal itu sejalan dengan survei IPO. Jajak pendapat itu menunjukkan 53 persen responden tidak yakin atas kesuksesan IKN. "Artinya angkanya cukup tinggi bahkan ada keraguan publik terhadap Badan Otorita IKN," ucap dia.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai tidak Historis
Sejahtera
Kehadiran IKN dinlai mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli tidak berdampak signifikan untuk memakmurkan masyarakat. Pemerintah seharusnya menggenjot hal itu melalui kebijakan yang nyata. "Apakah (IKN) akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah? Kagak," kata Rizal.
Rizal mengatakan cara paling tepat ialah mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu beleid itu mengatur alokasi khusus.
"Kabupaten dan provinsi yang menghasilkan minyak bumi dan gas dapat 10% dari hasil ekspor. Itu kenapa Riau, Balikpapan, dan Samarinda maju karena ada uang dari pemerintah pusat," ujar dia.
Rizal menyebut ketentuan itu bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Misalnya kabupaten dan provinsi yang menghasilkan batu bara dapat 10% dari hasil ekspor. "Kemudian yang menghasilkan mineral dapat 10% dari ekspor. Maka Sulawesi dan Maluku akan kaya raya," papar dia. (Z-3)
Terkini Lainnya
Sejahtera
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Erick: Progres Proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara IKN Capai 78 Persen
Kantor Kemenko 1 di IKN Tampung Petugas Upacara HUT ke-79 RI
Perusahaan Tiongkok Siap Investasi Rp13 Triliun di Kalimantan Timur
IKN Dinilai Sudah Bermasalah Sejak Awal
Polisi: Bule yang Sebut Ibu Kota Koruptor Nepotisme Bukan di IKN
Dampak Pembangunan IKN Terhadap Masyarakat Kaltim Jadi Perhatian
BPK Temukan Setumpuk Masalah IKN, Kubu Prabowo: Akan Dibereskan
Pemindahan Ibu Kota Harus Dilakukan Bertahap
Dioperasikan PT Indonesia Kubika Nasional, Hotel Qubika Siap Penuhi Kebutuhan Penginapan di IKN
Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Dimulai Bulan September 2024
Pemindahan ASN setelah HUT RI
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap