visitaaponce.com

Tahun Politik, Jokowi Singgung Soal Netralitas Penjabat

Tahun Politik, Jokowi Singgung Soal Netralitas Penjabat
Presiden Joko Widodo meminta para penjabat kepala daerah menjaga netralitas dan meminta pemda memberikan dukungan anggaran kepada KPUD.(Antara)

MEMASUKI tahun politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal netralitas para penjabat (Pj) kepala daerah. Selain itu, presiden juga meminta agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. 

"Saya minta gubernur, bapak- ibu bupati wali kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera," terang presiden saat memberikan pengarahan pada penjabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10).

Presiden mengatakan pemda yang tidak netral akan terlihat. Oleh karena itu, ia meminta para penjabat untuk berhati-hati termasuk untuk para aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar netral.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Dampak Perang di Luar terhadap Indonesia

"Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak- ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," imbuh presiden.

Selain soal netralitas, presiden menekankan soal pentingnya menjaga kerukunan terutama di level masyarakat. Apabila ada perselisihan atau perbedaan menyangkut pemilu, ia minta segera diselesaikan.

Baca juga: Jokowi Undang 3 Capres Makan Siang, Diharapkan Bikin Pilpres Adem

"Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik," sambung presiden.

Kinerja para penjabat, sambungnya, terus dievaluasi. Mereka diminta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila ada masalah. "Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan Kemendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit Kemendagri," terang Jokowi.

Para penjabat akan mendapat evaluasi setiap tiga bulan. Presiden mengatakan jika para penjabat menyalahi ketentuan, presiden mengatakan para penjabat bisa diganti.

" Saya evaluasi harian itu hati-hati loh begitu bapak ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki," tegas presiden. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat