Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024
![Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/e50c7ccf34853de5e6fad4cc73bdab6d.jpg)
NETRALITAS aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan tersendiri jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November mendatang. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi kepada ASN demi kepentingan politis tertentu.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya mengatakan, fenomena mobilisasi ASN lewat penunjukkan pj oleh pemerintah pusat sebelumnya sudah disoroti selama sengketa hasil Pilpres 2024 lalu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi saat Pilkada 2024.
"Posisi pj semakin menambah adanya dugaan proses mobilisasi perangkat daerah yang dapat digunakan dalam mendorong proses pilkada yang tidak adil dan timpang," terangnya dalam diskusi bertajuk Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Sosial pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar Komnas HAM di Jakarta, Senin (13/5).
Baca juga : Kemendagri Perlu Buka Aduan untuk Laporkan ASN tidak Netral di Pilkada
Bagi Dimas, praktik penunjukkan pj yang tidak transparan bakal melegitimasi proses mobilisasi perangkat daerah selama kontestasi pemilihan. Menurutnya, hal itu justru akan mendorong lahirnya konflik-konflik sosial di tengah masyarakat saat Pilkada 2024.
Dalam kesempatan yang sama, pelaksana harian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Togap Simangunsong mengakui netralitas ASN sangat rawan saat pilkada. Apalagi, kepala daerah inkumben yang maju lagi mencalonkan diri kembali hanya perlu cuti. Berdasarkan pengalamannya di birokrasi, terdapat fenomena pemecatan pejabat di tingkat kecamatan sampai kepala dinas oleh kepala daerah inkumben yang kalah di daerah tertentu.
"(Setelah cuti pilkada), dia akan kembali. Sementara setelah pilkada sampai pengumuman ada waktu 1-2 bulan. Pada kesempatan itu, di daerah mana dia yang kalah, dipecatnya sekretaris kecamatan, kepala dinas, pada umumnya terjadi seperti itu," terangnya.
Baca juga : Wali Kota Depok Dituding tidak Netral Jelang Pilkada 2024
Togap sendiri berpendapat, surat keputusan bersama terkait netralitas ASN yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ketua Bawaslu dalam praktiknya bakal sulit dilaksanakan.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, netralitas ASN menjadi hal yang penting untuk ditegakkan agar tidak disalahgunakan untuk pemenangan kelompok tertentu. Netralitas ASN, sambungnya, menjadi satu dari empat hal yang disoroti oleh Komnas HAM selama Pilkada 2024 mendatang.
Tiga isu lainnya adalah pemenuhan hak kelompok rentan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan potensi konflik sosial. Anis menerangkan, potensi konflik sosial saat pilkada lebih tinggi dibanding pemilu.
"Karena biasanya kontestasinya kan antarputra daerah, sehingga fanatisme politik terjadi yang memicu konflik sosial," tandas Anis. (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
Aparatur Sipil Negara Harus Jadi Contoh Tertib Pajak
Kemensos Bantah Adanya Pejabat Eselon I Kementerian yang Terima Bansos
Kompolnas Ingatkan Kepolisian Jangan Sampai Bekingi Judi Online
Kemenko PMK: Reformasi Birokrasi Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Polri Tangkap ASN Pelaku Jual Beli Senjata Api di Jayapura
Pemerintah Klaim tidak Tergesa-gesa Pungut Iuran Tapera
Pengamat: Baiknya Anies Dipasangkan dengan Sosok Nasionalis di Pilkada Jakarta
Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
Jokowi Diminta Berhenti Cawe-Cawe dan Melakukan Nepotisme di Pilkada
Pilkada Jakarta, PKS Usung Anies-Sohibul Iman PKB Ingin Anies-Ida
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Ketua KPU: Cakada Harus Genap 25 atau 30 Tahun pada Akhir Desember 2024
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Hidup Segan Calon Perseorangan
Puncak Haji Berbasis Fikih
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap