Kemendagri Perlu Buka Aduan untuk Laporkan ASN tidak Netral di Pilkada
GURU Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka layanan aduan masyarakat untuk melapor aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral atau ikut cawe-cawe pada Pilkada Serentak 2024. Kerawanan pelanggaran ASN potensial terjadi pada pilkada, khususnya untuk mendukung calon petahana.
Djohermansyah mengatakan penyalahgunaan wewenang pemerintah pada pemilu presiden (Pilpres) 2024 dinilai juga akan banyak ditemukan saat proses tahapan pilkada serentak nanti. Menurutnya, laporan dari masyarakat ke Kemendagri bisa untuk menutup celah kekurangan penindakan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Jadi dibuat seperti hotline aduan masyarakat. Dibuka secara luas. Kalau terbukti Kemendagri bisa menonaktifkan kepala daerah yang terlibat memobilisasi ASN. Jangan hanya mengandalkan rekomendasi Bawaslu," kata Djohermansyah saat dihubungi, Selasa (7/5).
Baca juga : Jaga Nilai Demokrasi, PB HMI Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Netral
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri itu mengatakan, kasus yang sering ditemukan saat pilkada ialah pengerahan ASN dan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan calon tertentu.
Sejumlah kepala daerah juga kerap melakukan mutasi pejabat sebagai upaya calon tertentu untuk mengamankan garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka. Menurutnya, pengerahan pejabat daerah memberikan pengaruh besar kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.
"Jadi peran Bawaslu berkaca dari Pilpres kemarin sangat lemah. Untuk itu perlu ada keberanian dari pemerintah khususnya Kemendagri untuk mengantisipasi ASN yang tidak netral," kata Djohermansyah. (Mal/Z-7)
Terkini Lainnya
Pemkot Bandung Siapkan Sanksi Tegas bagi ASN Terlibat Judi Online
Jabar Jadi Provinsi dengan Pemain Judi Online Tertinggi, Pemprov: Belum Ada ASN yang Terjerat
Aparatur Sipil Negara Harus Jadi Contoh Tertib Pajak
Kemensos Bantah Adanya Pejabat Eselon I Kementerian yang Terima Bansos
Kompolnas Ingatkan Kepolisian Jangan Sampai Bekingi Judi Online
Kemenko PMK: Reformasi Birokrasi Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
ASN tak Netral saat Pilkada Dapat Diturunkan Pangkatnya
Sanksi ASN Pelanggar Netralitas saat Pilkada Harus Lebih Progresif
Bawaslu Perlu Atur Spesifik Netralitas ASN saat Pilkada 2024
Pj Gubernur Jawa Barat Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap