Sambangi Sumut, Ganjar Sebut Bakal Fokus Pemerataan Pembangunan
![Sambangi Sumut, Ganjar Sebut Bakal Fokus Pemerataan Pembangunan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/0f1da7056bdff5c7aeb2a132f1e24df2.jpeg)
CALON presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut akan melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ganjar menyatakan saat bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, warga bernama Yonaes menyampaikan kekhawatirannya terkait ketidakseimbangan pembangunan antara provinsi dan ibu kota, serta menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap daerah di luar Jawa.
"Sehingga kami berkeinginan datang untuk menyampaikan hal tersebut. Semoga bapak, harapan dan cita-citanya dapat terkabulkan dan ada perhatian khusus kepada Sumatera Utara," kata Yohanes dalam pertemuan di Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Urara, Jumat (10/11) malam.
Baca juga : Lasarus Raih KWP Award 2023 Pro Pembangunan dan Transportasi
Ganjar merespons pertanyaan dan keprihatinan tersebut dengan menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah. Ia mengakui bahwa inisiatif dari daerah perlu ditingkatkan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud dengan efektif.
"Pemerataan itu penting. Ketika dulu itu tuntutannya adalah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah itu sampai kabupaten/kota. Ketika itu diberikan, harusnya inisiatif dari daerah itu harus lebih cepat," ungkap Ganjar.
Ganjar mengenang upayanya dalam memperbaiki infrastruktur dan menangani masalah korupsi. Ia mengusung tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' sebagai bentuk komitmennya terhadap tata kelola yang bersih dan transparan.
Baca juga : Ganjar: Proyek Tol Trans Sumatera dari Jokowi Harus Terus Dilanjutkan
Ganjar juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam mendampingi proses pembangunan. Ia memahami perlunya investasi yang didorong oleh partisipasi aktif pemerintah daerah, dengan kemampuan merespons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan bisa merata.
Ganjar juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dapat berperan dalam mengintervensi untuk mengurangi ketimpangan wilayah.
"Maka kalau bicara ketimpangan wilayah. Itu sebenarnya pusat nanti yang bisa mengintervensi. Tapi jangan sampai juga nanti duitnya keluar, tapi misalnya terjadi apa-apa. Ini butuh tokoh masyarakat bisa mendampingi," tegas Ganjar. (RO/Z-7)
Terkini Lainnya
Siap Bertarung di Trenggalek, Inilah 15 Finalis POI 2024
Peringatan Hari Otoda Nasional, Wali Kota Denpasar Jaya Negara Menerima Dua Penghargaan
Terima Penghargaan dari Mendagri, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim
Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik
Ada KTT ASEAN di Jakarta, Pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 Pindah ke ICE BSD
Ini Alasan Ketua Adat Anim Ha Papua Dukung Daerah Otonomi Baru
Hunian Vertikal Diprediksi Baru Bangkit 2 Tahun Lagi
Underpass Penghubung di Sekitar Stasiun Cicayur Selesai Akhir 2024
Jalan Kebudayaan, Perayaan Tujuh Tahun UU Pemajuan Kebudayaan
Jokowi akan Berkantor di IKN Juli 2024, Progres Kantor Presiden Capai 84%
Perbaikan Fasyankes di Indonesia Timur Harus segera Dilakukan
Program tak Sesuai Rencana, bukan Kesalahan Satu Pihak
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap