visitaaponce.com

KETIDAKNETRALAN aparat penegak hukum dirasakan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Masifnya pemasangan baliho di banyak daerah menimbulkan dugaan keterlibatan aparat keamanan salah satunya juga terjadi di daerah pilihnya di Sumatera Utara.

Bahkan dia menilai personel polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol) seperti yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

"Malamnya tidak ada tapi pagi sudah ada banyak. Itu aneh. Siapa yang punya jaringan sampai ke bawah seperti itu apalagi pemasangannya itu rapi sekali," ujarnya.

Baca juga : PSI Sebut Baliho Kaesang Berasal dari Relawan

Trimedya yang dihubungi, Kamis (16/11) mengungkapkan telah mencari tahu partai yang masih pemasangan baliho tersebut tidak memiliki struktur hingga ke tingkat desa.

Baca juga : Bawaslu DKI Sebut Maraknya Pemasangan Baliho Kaesang Bagian dari Sosialisasi

"Saya itu tanya orang di empat kabupaten ngobrol hingga sampai jam sepuluh malam, tidak ada itu balihonya Kaesang yang ada tiga model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya (PSI) tidak ada sampai bawah. Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau bukan TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu,” ungkapnya.

Terpisah anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto melaporkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin di DPR, tentang praktik bagi-bagi uang kepada kepala desa yang bertujuan memihak kepada calon tertentu.

"Di dapil saya setiap kepala desa yang mau menerima BKD diminta untuk membuat pernyataan sekian suara untuk calon ini, calon ini dan calon ini. nyata itu. Ini menjadi potret yang sangat buruk bagi demokrasi kita bahkan jangan sampai kemudian menjadi konflik berikutnya. Kita ingin menyelesaikan konflik tapi kemudian muncul konflik yang lebih besar lagi yang bisa mengurangi kualitas demokrasi kita," ungkapnya.

Di daerah pilihnya Jawa Timur anggaran desa dipermainkan untuk tujuan tertentu dalam pemilu 2024. Penganggaran dilakukan secara subjektif tanpa aturan, undang-undang atau Perpu.

"Persoalannya banyak terjadi di dapil kami dalam konteks satu desa cara penganggaran yang berbeda sangat subjektif. Tidak ada aturan, tidak ada kebijakan, tidak ada Perpu. Jadi didasarkan pada selera yang subjektif daerah sini diberi tiga miliar sedangkan yang ada di sampingnya itu tidak diberikan apa-apa"

Kuat dugaan adanya intervensi penguasa atau kepala daerah yang bertujuan memenangkan suatu pihak.

"Ini merugikan semuanya. Ini pasti ada udang di balik batu. Ini pasti orang yang tidak bisa dikendalikan, kepala desa yang tidak bisa dikendalikan pasti tidak diberi apa-apa. Ini jelas kebijakan yang salah seorang kepala daerah karena anggarannya bukan anggaran pribadi tapi anggaran rakyat. Akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan," tukasnya. (Z-8)