visitaaponce.com

BAWASLU Jawa Tengah masih terus melakukan penelusuran beredarnya sebuah video di media sosial diduga seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali yang mengaku diperintah untuk memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memilih calon presiden 2024 Ganjar Pranowo.

"Karena subyek hukumnya, lokusnya dimana, syarat formil materillnya harus terpenuhi maka harus ada praduga tak bersalah mas lebih dulu," kata Ketua Bawaslu Jateng Muhamad Amin kepada Media Indonesia di Semarang, Jumat (17/9).

Namun begitu,lanjut Amin, kalau memang ada keterlibatan dan kecurangan dari ASN akan  kami proses sesuai dengan aturan yang ada.

Baca juga : Jika Benar Ada Pakta Integritas untuk Menangkan Ganjar, Pj Bupati Sorong Langgar Netralitas ASN

Beredar sebuah video di media sosial diduga seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali yang mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP  dan memilih calon presiden 2024, Ganjar Pranowo.

Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik ini, seorang wanita bercerita bahwa dirinya diminta pimpinan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP dalam Pilpres 2024.

Baca juga : Bawaslu Daerah Dikerahkan Telusuri Azan Ganjar

Video pengerahan ASN pilih Ganjar Pranowo viral

Video tersebut diposting di akun TikTok @/aseppratama01_ pada Selasa (14/11/2023). "Nek itu sudah jadi rahasia umum sih mas diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar," katanya saat berbincang dengan seseorang di warung makan, seperti yang terlihat dalam video itu.

Tidak terlihat jelas wajah pegawai ASN serta identitasnya dalam video tersebut. Namun wanita itu tampak mengenakan seragam dinas yang di lengannya terdapat logo Pemkab Boyolali.

Lebih lanjut dia mengaku, instruksi untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo tersebut datang dari pimpinan satuan kerja. Instruksi ini juga diduga berasal dari Bupati Boyolali.

"Kalau saya dengar dari temab temanku banyak yang dipungut biaya sumbangan sama menangkan calon PDIP. Itu sih dari pimpinan satuan kerja. Biasanya yang instruksikan menurutku biasanya Bupati, karena dia yang punya kuasa di
Boyolali," bebernya.

Lebih lanjut dalam video itu, dia bahkan menyebut bahwa pegawai ASN di Pemdes di Boyolali bahkan sudah dipetakan siapa saja yang tidak akan menolak instruksi untuk memilih Ganjar dan PDIP.

"Biasanya ASN PPPK sama pegawai Pemdes itu dijatah mana yang bisa diarahkan mana yang tidak bisa serius, yang pembangkang," terang wanita tersebut.

Tidak hanya itu, dia juga menceritakan bahwa yang tidak menaati perintah atasan diancam dimutasi. ASN diancam dipindah ke wilayah kerja yang jauh dari rumah.

"Kalau yang membangkan itu diberi sanksi biasanya PNS, PPPK itu dimutasi di daerah kecamatan atau desa yang jauh dari rumahnya," bebernya.

PDIP disebut tentukan Seleksi PNS di Boyolali

Bahkan perintah ini telah dilakukan sejak lama. Dalam video tersebut ASN juga mengaku bahwa proses seleksi PNS dan PPPK di Pemkab Boyolali merupakan rekomendasi dari PDIP.

"Kalau nolak biasanya dijauhkan dari pergaulan di lingkungan kerja. Yang bangkang dipindah dijauhkan dari lingkungan kerja dari pimpinannya itu," ungkapnya.

"Itu sudah kama di Boyolali karena proses awal seleksi pegawai PPPK kan dari Pemdes biasanya dapat rekom dari orang partai. Yang rekomendasi biasanya dari partai," ungkap seorang ASN dalam video tersebut.

Terpisah Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menegaskan bahwa kasus ASN Boyolali bukan tugas pemprov,tapi mengarah Bawaslu. 

"Tapi kita ada tim satuan tugas untuk melakukan pengecekan  atau penyelidikan  apakah hal itu betul apa tidak,tapi nanti ursanya dengan Bawaslu kalau masalah kampanye," tandas Nana. (Z-4)