Pemerintah Inisiasi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Petugas Ad Hoc Pemilu
![Pemerintah Inisiasi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Petugas Ad Hoc Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/c8c70311e4b325b67d85790d9c522a9f.jpg)
KANTOR Staf Presiden (KSP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat surat edaran (SE) bersama tentang pelaksanaan screening (pemeriksaan) riwayat kesehatan petugas ad hoc pemilu. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan screening itu bertujuan menghindari banyaknya petugas ad hoc yang kelelahan dan meninggal dunia seperti pada pemilu 2019.
" Kalau enggak sehat langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan," ujar Moeldoko pada wartawan saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (20/11).
Pemeriksaan kesehatan itu melibatkan BPJS Kesehatan dengan skema pemeriksaan mandiri. Para calon petugas ad hoc pemilu diminta mengisi pertanyaan atau kuesioner soal kondisi kesehatan pribadi. Dari hasil pengisian formulir kesehatan, akan diketahui calon petugas yang berisiko atau punya riwayat kesehatan/penyakit dan yang tidak.
Baca juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024
Pada pertemuan inisiasi SE bersama itu, turut hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Moeldoko menyampaikan apabila ada calon panitia ad hoc yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintah daerah bisa mendaftarkannya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan pemda bisa membantu mendaftarkan calon panitia ad hoc pemilu untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan bagi panitia ad hoc yang statusnya pekerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024
"Yang (kepesertaannya) belum aktif harus dicek keaktifannya. Jadi seluruh petugas pemilu ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form yaitu riwayat screening bisa ditindaklanjuti kesehatannya," terang Ali.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan pada pemilu 2024, akan ada 840.000 penyelenggara pemilu ad hoc yang bertugas pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Panitia ad hoc pemilu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemeriksaan kesehatan menurut Bagja penting untuk menepis isu tidak benar atau hoaks soal panitia ad hoc pemilu.
"Sehingga hoaks, berita bohong, berita tentang (petugas ad hoc) diracuni dan hal yang lain tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu," ucapnya. (Ind/Z-7)
Terkini Lainnya
Pemerintah dan Industri Farmasi perlu Sepakat Turunkan Harga Obat di Pasaran
Pemerataan Bidan Juga Perlu Bukan Hanya Dokter Umum dan Spesialis
Relaksasi SKP untuk Perpanjang Izin Praktik untuk Keringanan Bukan Pemutihan
Kemenkes Dinilai belum Siap Implementasi SKP
Ribuan Pasien di Korsel Masih Terbengkalai Akibat Mogok Kerja Nasional Dokter
Perbaikan Fasyankes di Indonesia Timur Harus segera Dilakukan
KSP: Proses Audit Tata Kelola Data dan Keamanan PDNs Tetap Berlanjut
Istana Bantah Pergantian Pj Gubernur Sumut terkait Pilkada
KSP: Hasil Survei Jadi Motivasi untuk Tuntaskan Agenda Prioritas
Istana: Presiden Jokowi Ingin Mendengar Masukan Masyarakat Soal Iuran Tapera
Moeldoko Beri Sinyal Penerapan Iuran Tapera Mundur, Tak Jadi 2027
KSP Dukung Ide Gerbangtara untuk Bangun IKN
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap