Mendagri Pemerintah Ingin Gubernur DKI Tetap Dipilih, Bukan Ditunjuk Presiden
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah ingin pemilihan gubernur DKI Jakarta tetap melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu disampaikan Mendagri merespons polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang diusulkan dalam RUU itu adalah gubernur DKI ditunjuk oleh presiden.
"Saya akan membaca apa alasan sehingga ada ide penunjukkan gubernur dan wakil gubernur DKJ oleh presiden yang sebelumnya selama ini melalui pilkada," terang Tito pada wartawan seusai acara Rapar Koordinasi Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12).
Posisi pemerintah, ujar Mendagri jelas bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di DKI tetap dilakukan dengan pilkada. Pemerintah, sambung Mendagri, menghormati prinsip demokrasi melalui pemilihan langsung. Oleh karena itu, Mendagri menekankan pemerintah akan menyampaikan sikapnya saat diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas RUU tersebut.
Baca juga: Nasdem Tolak Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
"Saya mau tegaskan nanti kalau kita diundang dibahas di DPR, posisi pemerintah adalah gubernur, wakil gubernur dipilih melalui Pilkada. Titik. Bukan lewat penunjukkan," tegasnya.
RUU DKJ merupakan RUU inisiatif DPR. DPR, terang Mendagri, akan mengirimkan surat pada presiden sebelum RUU itu dibahas bersama. Presiden, lanjutnya, akan mengeluarkan surat presiden (Supres) yang isinya menunjuk menteri sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas RUU itu bersama DPR.
Baca juga: Partai NasDem: Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Presiden Kematian Demokrasi
"Kita belum menerima surat dari DPR berikut draft RUU nya. Kalau nanti ada, maka nanti pemerintah pak presiden akan kirim surat dalam rangka menunjuk salah satunya saya mendagri karena ini berkaitan dengan daerah khusus Jakarta," papar Tito. (Z-3)
Terkini Lainnya
Kementan dan Kemendagri Kolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan Melalui Optimasi Lahan
Surati Tito Karnavian, Bawaslu Ingatkan Kepala Daerah tak Lakukan Mutasi
Mendagri Tepis Isu Pencopotan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki Karena Kekalahan Prabowo-Gibran
BSKDN Kemendagri Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data
Para Pengunjuk Rasa Minta Mendagri Tak Lantik Pj Bupati Kubu Raya
Mendagri Sebut Ada Kekosongan Pemimpin di 545 Daerah Bila Pilkada Tak Dipercepat
ASN dan Anggota TNI-Polri yang Ikut Pilkada Harus Mundur Sebelum 22 September
Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025
Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Mendagri Wajibkan Pj Maju Pilkada Mengundurkan Diri
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap