visitaaponce.com

Amnesty Amini Pernyataan Anies Perihal Solusi Konflik Papua

Amnesty Amini Pernyataan Anies Perihal Solusi Konflik Papua
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar(AFP)

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan dialog merupakan solusi yang perlu diambil untuk mengakhiri tren kekerasan yang terjadi di Papua. 

Hal itu disampaikannya menanggapi debat calon presiden (capres) perdana yang berlangsung di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.

Pernyataan Usman itu juga sekaligus senada dengan jawaban yang dilontarkan capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan saat menjawab pertanyaan seputar solusi kekerasan di Papua. 

"Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua," ujar Usman lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/12).

Baca juga : Poros Buruh Sidoarjo Siap Menangkan Pasangan AMIN Satu Putaran

Kendati demikian, Usman masih menyayangkan belum adanya solusi yang ditawarkan dari para capres terkait kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pembentukan pengadilan HAM di Papua. Baginya, hal tersebut sama-sama mendesak.

Baca juga : Junjung Netralitas untuk Jaga Muruah Demokrasi

Usman juga menyoroti jawaban capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto yang masih mengedepankan pendekatan militeristik, retorika antiasing, serta pendekatan ekonomi. Baginya, pandangan seperti yang disampaikan Prabowo dalam debat capres semalam justru membuat kekerasan dan konflik di Bumi Cenderawasih tak pernah berhenti.

"Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," terang Usman.

Di samping masalah Papua, Amnesty juga menilai para capres belum menyentuh upaya penguatan Komnas HAM serta revisi Undang-Undang Peradilan Militer. 

Adapun terkait penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Usman menilai hal itu bukan semata pekerjaan rumah (PR) seorang presiden, tapi juga DPR.

"Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan," tandasnya. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat