Junjung Netralitas untuk Jaga Muruah Demokrasi
![Junjung Netralitas untuk Jaga Muruah Demokrasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/6017d3c1c43c7da800f79b1676f7ce82.jpg)
PENGAMAT politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menegaskan bahwa perlunya bagi Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan netralitas di Pemilu 2024. Pasalnya, potensi pelanggaran oleh Aparat Sipil Negara (ASN), TNI-Polri soal netralitas Pemilu masih mungkin terjadi.
Hal itu penting agar aparat di bawah tidak terbawa arus euforia karena kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. "Meskipun sulit (menepis ketidaknetralan), namun penting bagi Jokowi untuk memberikan statemen. Hal ini untuk menjaga iklim pemilu agar tetap berjalan demokratis," ujarnya saat dihubungi, hari ini.
Dikatakan Airlangga, kondisi Demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengalami pelemahan, jangan sampai semakin terpuruk karena jalannya pemilu yang diwarnai oleh ketidaknetralan perangkat negara. Menurutnya, Jokowi perlu bersikap sebagai negarawan untuk mengakhiri krisis demokrasi saat ini.
"Jangan sampai persoalan etika, yang kedudukannya lebih mulia dari hukum, justru diabaikan. Persoalan di MK (Mahkamah Konstitusi) jelas menggambarkan bagaimana para elite justru mengabaikannya, padahal hal itu jelas-jelang bukti pemanfaatan hukum untuk kepentingan kekuasaan," ujar Airlangga.
Ia pun kembali mengingatkan bagaimana dalam debat Pilpres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan dampak pencalonan Gibran karena putusan MK menjadi pembenaran di publik untuk permisif terhadap fenomena 'orang dalam'.
"Ketika elite mengabaikan pelanggaran etika, penggunakan hukum dimanfaatkan untuk kekuasan keplompoknya saja, maka publik akan mengikuti dan menganggap hal itu lumrah. Ini yang menjadi persoalan yang patut persoalan," tandas Airlangga.
Baca juga: Tamsil: Semakin Disandingkan, Kualitas Anies Lebih Unggul Ketimbang Capres Lain
Sementara itu, Ketua Umum NETFID Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, potensi pelanggaran oleh Aparat Sipil Negara (ASN), TNI-Polri soal netralitas Pemilu masih mungkin terjadi. Adanya ‘kekuatan yang lebih besar’ memungkinkan hal ini.
“Sangat sulit menjelaskan ketika ada bagian dari kekuasaan tertinggi di suatu negara ikut berkompetisi meskipun secara legalitas secara konstitusi tidak ada larangan, tetapi potensi adanya conflict of interest san abuse of power itu sangat ada,” kata pria yang akrab disapa Afit ini (13/12).
Meskipun sudah banyak lembaga negara yang melakukan deklarasi yang menunjukkan komitmen mereka menjaga netralitas, namun Afit berharap semua itu jangan cuma seremonial belaka.
“Kita sebagai masyarakat, insan media dan kelompok lainnya yang mengawasi bersama, apakah netralitas ASN, TNI, Polri itu benar-benar ada atau sekedar seremonial belaka. Penyelenggara pemilu, parpol dan instansi terkait juga,” jelas Afit.
Segala laporan, temuan dan dugaan pelanggaran harus diproses aparat penegak hukum dengan tepat. “Aparat penegak hukum harus juga berlaku imparsial, dan patuh pada peraturan yang berlaku dan bisa menegakkan hukum,” imbuh Afit. (RO/P-2)
Terkini Lainnya
Jelang Pilkada Serentak 2024, Polda Kalteng Lakukan Pemetaan Titik Rawan
Donald Trump Rayakan Keputusan Imunitas Presiden
Mahkamah Agung Beri Imunitas Sebagian kepada Donald Trump dalam Kasus Pemalsuan Pemilu
Garis Kemiskinan RI Naik Diduga Gara-gara Bansos
Pemilu 2024 Kemunduran Luar Biasa bagi Keterwakilan Perempuan
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
New York Times Sebut Joe Biden Perlu Mundur dari Pemilu AS 2024
Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Antisipasi Pemprov Jateng
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Pengamat : Pencalonan Anies di Pilgub DKI Berkaitan dengan Pilpres 2029
Tingginya Partisipasi Pemilih tidak Berbanding dengan Kualitas Demokrasi
Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap