Laporan Transaksi Mencurigakan dari PPATK Tak Terkait Politik Uang
![Laporan Transaksi Mencurigakan dari PPATK Tak Terkait Politik Uang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/79fd44b90b4cda427576b2fb5d436adb.jpg)
DUA aduan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak berkaitan dengan politik uang dalam pemilihan umum (pemilu).
“Dari PPATK yang disebutkan bertriliun-triliun tadi, sesungguhnya yang dilaporkan ke KPK yang dilimpahkan ke KPK hanya dua hal, dan itu tidak berkaitan dengan sebar-sebar duit itu (politik uang),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu (17/1).
Ghufron enggan memerinci data yang diberikan oleh PPATK. Tapi, informasi itu berkaitan dengan keuangan daerah, dan negara. “Hanya berkaitan dengan asal usulnya kalau itu dari APBN, dari APBD,” ujar Ghufron.
Baca juga: PPATK Perlu Ungkap Transaksi Curigakan Rp 51,4 Triliun oleh 100 Caleg
Menurut Ghufron data dari PPATK merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang bersifat anomali. KPK mencurigai aliran dana itu berkaitan dengan pelanggaran hukum. “KPK berhipotesa atau berasumsi itu duitnya asalnya, asal tidak benar, maka kami cari perbuatannya yang menjustifikasi asumsi-asumsi tersebut,” ucap Ghufron.
Namun, KPK belum bisa memberikan kesimpulan dari data yang diberikan oleh PPATK. Sebab, kata Ghufron, pihaknya baru berasumsi. Sebelumnya, PPATK mengantongi transaksi terkait tindak pidana yang dilakukan para calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Data tersebut sudah disaerahkan kepada pihak terkait.
Baca juga: Temuan PPATK soal Caleg dan Politisi Terima Uang Triliunan Harus Disikapi Serius
"Ini semua (data transaksi pidana caleg) sudah kami sampaikan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers Refleksi Kerja PPATK 2023, di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2024.
Ivan merinci jumlah data dan transaksi para caleg yang berkaitan dengan tindak pidana. Pertama, kasus korupsi yang mencapai triliunan rupiah. "(Sebanyak) 13 (laporan) kasus korupsi, dengan (total) angka Rp3.518.370.150.789," ungkap dia. (Z-3)
Terkini Lainnya
Satgas Berikan Nama Pegawai Kementerian, Lembaga dan Pemda yang Terlibat Judi Online
Muhadjir: Pinjol Bisa Dimanfaatkan untuk Pembiayaan UKT dengan Pengawasan Ketat
Nilai Transaksi Dua Anggota DPR dan 58 Karyawan Diduga Bermain Judi Online Mencapai Rp1,9 Miliar
MKD: Anggota DPR RI yang Terlibat Judi Online tidak Dilaporkan ke Aparat
MKD DPR: Hanya Dua Anggota DPR RI yang Dilaporkan Main Judi Online
DPR Harus Segera Umumkan Nama-nama Anggota yang Terlibat Judi Online
Jika Politik Bansos Terulang di Pilkada 2024, Politik Dinasti dan Nepotisme makin Merajalela
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Partisipasi Pemilih Tanah Air tak Diimbangi Budaya Politik yang Baik
Bamsoet dan SBY Bahas Demokrasi Biaya Tinggi
Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Diperlukan
2.096 Anggota Panwaslu Kecamatan Dilantik Bawaslu Sumut
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap