visitaaponce.com

Muhammadiyah Sebut Birokrasi Negara Jadi Sumber Segala Masalah

Muhammadiyah Sebut Birokrasi Negara Jadi Sumber Segala Masalah
Kunjungan unsur PP Muhammadiyah ke kantor Media Indonesia(MI/Adam Dwi)

MAJELIS Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Pusat Muhammadiyah menyambangi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024). 

Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membidangi Hukum HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas membeberkan hasil dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dengan tiga tema besar, yakni keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

“Karena ada problem serius di tiga sektor tadi. Nah lalu, peran Muhammadiyah itu justru memberikan stressing pelaksanaan program-programnya terutama di tiga sektor tadi. Bukan untuk kepentingan Muhammadiyah tetapi untuk kepentingan seluruh elemen bangsa, rakyat, bahkan birokrasi negara,” tegas Busyro kepada Media Indonesia, Rabu (24/1/).

Baca juga : Mimpi Muhammadiyah Majukan Demokrasi Sulit Terealisasi

Menurut Busyro, birokrasi negara menjadi sumber dari segala sumber masalah. Kemudian lanjut Busyro, partai politik mengalami disfungsionalitas yang parah. Sehingga parpol saat ini tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi secara baik.

Busyro pun menekankan agar pemerintah segera merevisi serta melengkapi Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Baca juga : Muhammadiyah: Cawe-Cawe Presiden Refleksi dari Krisis Berkepanjangan

Banyak aspek yang harus dimasukkan pada UU revisi, seperti pembatasan periode kepemimpinan, pengaturan keuangan partai, pola rekruitmen anggota, dan lain sebagainya.

“Publik dan masyarakat ilmiah dituntut untuk mendesak partai politik agar segera melakukan revisi UU tersebut. Pada kenyataannya, partai terkesan enggan untuk melakukannya karena bisa saja revisi tersebut justru merugikan bahkan bisa mengancam posisi status quo mereka,” tuturnya.

Maka dari itu, Busyro menyatakan Muhammadiyah akan mengisi peran parpol yang kosong untuk mengisi kekosongan di dalam tiga aspek, yakni keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Sehingga kedatangan Tim Adhoc Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP MUhammadiyah sebagai gara terdepan yang langsung memberikan advokasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketiga sektor tersebut.

Adapun dalam kunjungannya, Busyro didampingi oleh Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi,

Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo Anggota, Sekretaris MHH PP Muhammadiyah, M. Alfian Djafar dan Ketua LBHP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat