visitaaponce.com

Direktur Algoritma Research and Consulting yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendorong netralitas di jajarannya adalah suara hati banyak orang.

“Dia adalah pejabat publik, aspek netralitas ingin dijaga, dan sebagai himbauan kepada bawahan. Yang dia lakukan dalam koridor menjaga pemilu yang demokratis,” katanya di Jakarta, hari ini.

Himbauan Sri Mulyani bernada positif, apalagi dalam beberapa hari ini publik dibuat heboh dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pejabat negara boleh berpihak dan ada regulasinya. “Dengan cara yang positif, netralitas, bukan menunjukan keberpihakan tetapi meluruskan, apa yang disuarakan banyak orang,“ imbuh Aditya.

Padahal, secara Undang Undang, netralitas ASN, TNI-Polri diatur secara tegas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Walaupun ada pasal yang memperbolehkan seorang pejabat ikut dalam kampanye, perlu cuti dan lebih dari itu, etika.

Sebagai individu, Aditya menilai, Sri Mulyani tetap memiliki keberpihakan, namun dia tidak ingin menunjukkan ke publik. “Dia tidak menunjukkan berpihak pada tertentu, meskin itu haknya, sebagai individu punya preferensi,” tandas Aditya.

Baca juga: Warga Madura dan Jawa Timur Pasang Spanduk Tolak Gibran

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), para pimpinan DJBC harus menjaga sikap dan netralitas politik jelang pelaksanaan pemilu. Pernyataan itu disampaikan selang beberapa saat dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait presiden dan menteri boleh kampanye dan berpihak.

Ketidaknyamanan

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai pernyataan Sri Mulyani terkait netralitas mempertebal isu ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini. “Jelas itu mempertebal isu soal ketidaknyamanan dalam kabinet,” katanya.

Adi menyebut ketidaknyamanan sangat mungkin terjadi karena ada perbedaan pilihan politik berkenaan Pilpres 2024. “Karena presiden dan sejumlah menterinya sudah beda pilihan politik di pilpres. Secara psikologi politik pasti tak nyaman. Bahkan potensial tegang,” tuturnya.

Adi menerangkan Jokowi dan sejumlah menteri seperti Mendag Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi berada pada barisan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Sementara Mahfud MD dan menteri dari PDIP dan PPP pastinya ke kubu Ganjar-Mahfud. Begitu pun sejumlah menteri dari PKB dan Nasdem pasti ke kubu Amin (Anies-Muhaimin),” tegasnya.

Adi menegaskan kondisi semacam itu akan berdampak pada keintiman dan hubungan kerja antara menteri satu dengan yang lain. “Pasti gak kondusif membangun sinergitas kinerja kabinet. Yang ada malah perang dingin dan saling kikuk antar para menteri dan antar sejumlah menteri yang tak dukung Prabowo dengan Jokowi,” pungkasnya.(RO/P-2)