Soal Netralitas, Presiden Jokowi Diminta Contoh Bung Hatta
![Soal Netralitas, Presiden Jokowi Diminta Contoh Bung Hatta](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/a38bdef1dc75ccc4b12b77eccc1dc243.jpg)
PAKAR kebinekaan Sukidi berpesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi Pemilu 2024 untuk mencontoh Bung Hatta saat menutup pidato Indonesia Merdeka ihwal cinta tanah air. Dalam pidato tersebut, Bung Hatta berpesan soal cinta pada tanah air. Berangkat dari pesan itu, Sukidi berpesan kepada Presiden Jokowi bahwa hanya keberpihakan presiden semata-mata digunakan untuk kemenangan bangsa dan tanah air tercinta.
"Bukan untuk kemenangan putranya sendiri," kata Sukidi kepada Media Indonesia, Selasa (30/1).
Oleh karenanya, segala keberpihakan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Bagi Sukidi, bersikap adil artinya tegak lurus pada keadilan dengan tidak memihak kandidat mana pun. Ia menyebut keberpihakan hanya menodai prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.
Baca juga: Seniman Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi
"Lebih dari itu, pemihakan presiden juga bertentangan dengan prinsip kepantasan publik dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Di samping itu, Sukidi menegaskan bahwa sosial (bansos) merupakan kebijakan publik dalam negara demokrasi yang seharusnya bersifat inklusif, adil, dan sejahtera. Namun, ia berpendapat pada praktiknya saat ini bansos didistribusikan sebagai bagian sistematis dari rekayasa kerja pemenangan politik yang bersifat partisan.
Baca juga: Serang Tom Lembong soal Contekan Jokowi, Luhut Diminta Bijak
Baginya, pendistribusian bansos yang sudah diputuskan untuk diperpanjang sampai Juni 2024 dinilai sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terjadinya putaran kedua Pilpres 2024 pada Juni 2024.
"Hal ini menegaskan politisasi kebijakan yang partisan. Kebijakan publik yang didanai negara berbasis dari pajak rakyat justru dijadikan instrumen politik partisan," terangnya.
Sukidi menyebut, pesan bansos yang disampaikan kepada rakyat merupakan bentuk kebaikan personal penguasa alih-alih kebijakan negara yang impersonal, adil, dan setara. Menurutnya, bansos yang disampaikan kepada penerima dari sisi informasi merupakan bentuk manipulasi yang penyesatan publik.
"Dari sisi kebijakan publik, jelas itu bentuk penyelewengan kekuasaan," pungkas Sukidi. (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Sekolah Pilar Indonesia Buat Penampilan Bung Hatta Sang Pelopor
Mayoritas Aktor Politik di Indonesia tidak Mengamalkan Cita-Cita Pendiri Bangsa
Mencintai Tanah Air dengan Amal
Ketua MPR RI Dukung Museum Bung Hatta dalam Platfrom Metaverse
Gubernur Sumbar Dukung Museum Bung Hatta Dibangun di Jakarta
Peringatan 120 Tahun Bung Hatta akan Diisi Webinar dan Napak Tilas
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap