Evaluasi Holistik Kebijakan Perberasan Nasional
![Evaluasi Holistik Kebijakan Perberasan Nasional](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/0cbdf19bf5a65a58f3e2e2e4de1bfdee.jpg)
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menegaskan perlu ada evaluasi menyeluruh dalam kebijakan perberasan nasional. Hal ini lantaran stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog menipis. Dari catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia kekurangan 2,4 juta ton beras untuk konsumsi rakyat.
"Harus ada evaluasi kebijakan ekonomi perberasan yang lebih holistik. Lebih menyeluruh menyangkut ekosistem perberasan," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (16/2).
Menurut Bustanul, kinerja Bapanas mesti dievaluasi karena dianggap tidak optimal melaksanakan tugas untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras. Saat ini harga beras premium melambung tinggi hingga menembus Rp18.500 per kilogram, jauh di atas penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
Baca juga : Harga Beras Tinggi, Bulog: Satgas Pangan Tangani jika Ada Pelanggaran Hukum
"Tentu saja Bapanas menjadi salah satu lembaga pemerintah yang perlu dievaluasi terkait kebijakan stabilisasi harga beras," ucap pengamat pertanian itu.
Pemerintah, lanjut Bustanul, juga perlu mengevaluasi regulasi perberasan nasional. Ia menegaskan dengan pemerintah masih menggunakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, serta penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang rendah, sulit menyelesaikan masalah kenaikan harga beras jangka pendek. Hal ini lantaran distribusi beras nasional dikuasai perusahaan swasta, bukan pemerintah.
"Rencana impor beras hingga 2,5 juta ton juga tidak menolong jika masih memakai substansi lama," ucapnya.
Baca juga : Kepala Bapanas akan Sesuaikan HET Beras
Pemerintah tidak Memiliki Perencanaan
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai pemerintah tidak memiliki perencanaan dalam kebijakan perberasan nasional, sehingga menyebabkan kelangkaan stok beras di sejumlah ritel modern. Ia menyebut pejabat-pejabat negara lebih sibuk mengurusi hal-hal politik.
"Pemerintah tidak punya perencanaan matang, tidak fokus memikirkan rakyat. Terlalu asik dengan urusan politik dan kekuasaan," katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuding adanya pemaksaan dalam menggulirkan kebijakan bantuan sosial (bansos) beras yang masif di tahun politik. Salah satunya keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membekukan anggaran kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Pemblokiran anggaran itu salah satunya menjadi sumber pendanaan bansos beras.
Baca juga : Harga Beras Bulog Alami Kenaikan Menjadi Rp54.500 per 5 Kg
"Sehingga berimbas pada banyak instansi terkait, bukan hanya Bapanas, tapi juga Kemenkeu yang kita ketahui harus membekukan sementara anggaran lintas kementerian hingga Rp50 triliun," tutur Daniel.
Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan serius guna memastikan ketersediaan stok beras dan komoditas pangan lainnya, serta dapat mengendalikan harga-harga pangan. Serta, memastikan jalur distribusi bahan pokok tidak ada yang terhambat.
"Jika tidak dapat diatasi dengan segera, akan menimbulkan gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah," imbuh Daniel. (Ins/Z-7)
Terkini Lainnya
Pemerintah tidak Memiliki Perencanaan
Rencana Bulog Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja Diapresiasi
KPK Siap Turun Tangan Dalami Persoalan Demurrage Beras Bulog
Soal Demurrage Beras Impor, Pakar Hukum: KPK Harus Periksa Bapanas dan Bulog
Pemerintah Perpanjang Program Bansos Beras hingga Desember, Jadi 2 Bulan Sekali
Bulog Targetkan Serap Lebih 900 Ribu Ton Beras dari Dalam Negeri
Tindakan Bulog Membeli Beras dari Kamboja Dinilai akan Menekan Petani Lokal
HET Minyakita Jadi Rp15.700 per Liter
Mendag akan Bahas Rencana Kenaikan HET Minyakita
Produksi Sawit dan CPO Nasional Surplus, Pengamat: HET Minyakita Tak Perlu Dinaikkan
Bapanas telah Berupaya Jaga Inflasi di Sepanjang 2023
Ini HET Beras Premium Teranyar Sasar Delapan Wilayah
HET Beras Sulit Turun, Jokowi Ungkapkan Penyebabnya
Kemitraan dan Kualitas Pendidikan
Ketahanan Kesehatan Global
Membumikan Diskursus Islam Indonesia di Inggris Raya
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap