Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Dinilai Beri Kepastian Hukum
![Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Dinilai Beri Kepastian Hukum](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/3901ff617879ea70e262edcabae72a90.jpg)
KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas parlemen 4% sudah tepat dan memberikan kepastian hukum. Keputusan itu tidak berlaku pada pemilihan umum (pemilu) 2024, tetapi bisa diterapkan pada pemilu selanjutnya.
"Klausul itu penting sebab pemungutan suara sudah selesai dan siapa yang masuk parlemen juga sudah bisa diterka. Dengan demikian, tak lagi bisa digunakan untuk mengatakan putusan MK ini dibuat untuk memasukan partai tertentu ke parlemen pusat," ujar Jeirry, Jumat (1/3).
Putusan MK, sambungnya, memberi jaminan adanya kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada perubahan aturan ditengah tahapan sedang berlangsung, sebagaimana kontroversi putusan MK soal syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca juga : KPU Dinilai Akomodir Kepentingan Parpol
Ia juga menuturkan putusan MK tersebut mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Rakyat sudah memilih partai politik tertentu, dengan demikian suara rakyat tidak terbuang.
Namun, ia menyayangkan ambang batas parlemen telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, tetapi tidak diserta ketegasan tentang berapa angka ambang batas yang pas. Pada putusannya MK menegaskan penentuan ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang.
"MK masih memberikan kewenangan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengaturnya dalam perubahan UU Pemilu nantinya. Mestinya MK mencabut saja dan menegaskan bahwa ambang batas parlemen itu tidak perlu lagi," ucap Jeirry.
Baca juga : KPU Larang Peserta Pemilu Kampanye Pemilu 2024 di SMA
Menurutnya ambang batas parlemen pusat ditiadakan saja. Adapun penyederhanaan partai di parlemen yang sejak lama jadi agenda atau tujuan diterapkannya ambang batas parlemen menurutnya dapat dilakukan lewat pengetatan seleksi partai politik yang ikut pemilu.
"Sehingga jika partai sudah lolos sebagai peserta pemilu, maka sudah dianggap layak untuk masuk parlemen," tukasnya.
MK menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.
Baca juga : Politik Masuk Kampus, Wapres Ingatkan Kerawanan Polarisasi
Demikian tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (29/2) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Merujuk keterangan pembentuk undang-undang, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.
Ambang batas parlemen, menurut Mahkamah berdampak pada terbuangnya suara sah, dan juga terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR. Hal itu dinilai tidak proporsional.
Apabila merujuk pemilihan proporsional, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen. (Z-3)
Terkini Lainnya
PPP Gagal Tembus Senayan, Plt Mardiono Didesak untuk Mundur
Ditolak MK, PPP Dipastikan tak Lolos ke Parlemen
Ada Pergeseran Kursi PPP ke Parpol Lain di 12 Dapil, Mengapa?
17,3 Juta Suara Terbuang karena Ambang Batas Parlemen, KPU Tak Bisa Berbuat Apapun
PSI Terancam Tak Lolos Parlemen, Ini Respon Kaesang Pangarep
Hasil Survei Lolos Parliamentary Threshold, Mardiono Tegaskan PPP Terus Tingkatkan Kinerja Politik
Relawan Dorong Anies Gandeng PDIP dalam Pilgub Jakarta
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Pemprov Jateng Serahkan Bantuan Keuangan Parpol Senilai Rp22,6 Miliar
Formappi Apresiasi MKD Berani Sanksi Bamsoet
4 Parpol di Cianjur Bentuk Koalisi Sugih Mukti Hadapi Pilkada 2024
Gerindra Klaim RK Pilih Ikut Pilgub Jakarta
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap