Mendagri Pastikan Pemerintah Tegas Gubernur DKI Dipilih Rakyat
![Mendagri Pastikan Pemerintah Tegas Gubernur DKI Dipilih Rakyat](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/c81161c3b7b39c20f1ac74dbdda73a6d.jpg)
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI membahas rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (13/3).
Dalam rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerangkan sikap pemerintah tegas pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan hingga saat ini.
“Sikap Pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini. Bukan ditunjuk, sekali lagi. Karena dari awal draft, kami, pemerintah, sikapnya dan draftnya isinya sama dipilih bukan ditunjuk,” terang Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Baca juga : Mendagri Sebut Pengesahan Perppu Pemilu Beri Kepastian Hukum
Tito menyebut pemerintah sudah melakukan langkah-langkah secara proaktif, yaitu akan menjelaskan isu masalah aglomerasi pada April mendatang.
Hal itu dilakukan, kata Tito, sebagai upaya agar isu aglomerasi tidak dipelintir ke mana-mana.
“Kami lihat sudah mulai banyak pelintirannya. Jadi pada waktu April 2022 kami sudah membuat tim untuk membuat draft dan pembahasan RUU DKJ di antaranya melibatkan ahli-ahli termasuk ahli-ahli perkotaan dari ITB, UI, UGM, termasuk juga hukum tata negara Pak Jimly,” papar Tito.
Adapun anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, penentuan Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 mendatang.
Untuk itu, dia menekankan agar tidak terburu-buru dalam penetapan aturan Pasal 55 RUU DKJ yang menyebut Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya akan dikepalai oleh wakil presiden (wapres). (Z-1)
Terkini Lainnya
Pj Kepala Daerah Bermain Judi Online, Mendagri: Saya akan Ganti
Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Mendagri Wajibkan Pj Maju Pilkada Mengundurkan Diri
Mendagri Bakal Ganti Pj yang Maju Pilkada pada Pertengahan Juli 2024
Jiwa Tulus untuk Bekerja, Widya Pratiwi Murad Raih Kepercayaan Publik
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap