3.415 Kasus Maladministrasi di 2023
OMBUDSMAN RI mencatat ada 3.415 kasus maladministrasi yang terjadi sepanjang tahun 2023. Kasus maladministrasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diinvestigasi dan dibuktikan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan masyarakat terhadap adanya dugaan maladministrasi telah ditemukan dan dibuktikan adanya maladministrasi sebanyak 40,38%,” ujar Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023, Kamis (14/3).
Dijelaskannya, kasus maladministrasi paling tinggi terjadi di sektor pelayanan, terkait tidak memberikan pelayanan mencapai 1.362 kasus. Lalu, penundaan berlarut sebanyak 967 kasus. Diikuti, penyimpangan prosedur dengan jumlah kasus 651.
Baca juga : Pentingnya Penguatan Ombudsman untuk Tingkatkan Prinsip Good Governance
“Dugaan maladministrasi tertinggi adalah tidak memberikan layanan, kemudian penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur,” imbuhnya.
Maladministrasi lain adalah tidak patut dengan jumlah kasus 154, tidak kompeten 104, penyalahgunaan wewenang 75, permintaan imbalan uang, barang dan jasa 71, diskriminasi 10, lain-lain 10, berpihak 10, dan konflik kepentingan 2 kasus.
Beberapa tindakan korektif yang tidak dilaksanakan dan diterbitkan rekomendasi oleh Ombudsman, diantaranya maladministrasi ganti rugi pengadaan tanah oleh pemerintah kota Lhokseumawe.
Kemudian, belum terselesaikannya persoalan hunian bangunan eks penugasan pelaksana Dwikora di kota Probolinggo. Lalu, maladministrasi terkait pemberhentian perangkat desa di kabupaten Gorontalo.
“Untuk meningkatkan akses pengaduan masyarakat, Ombudsman telah melakukan sosialisasi akses pengaduan terhadap 52 kota/kabupaten dengan maksud dapat mengenalkan Ombudsman kepada masyarakat lebih luas, khususnya bagi daerah-daerah yang tingkat aksesnya masih renda,” kata Najih. (Van/Z-7)
Terkini Lainnya
TikTok Shop Diduga Lakukan Maladministrasi dan Abaikan Peraturan Mendag
Ombudsman: Tidak Terbitkan Regulasi SJUT, Pemda Berpotensi Lakukan Maladministrasi
Soal Temuan Maladministrasi SPI Bawang Putih, Ini Jawaban Kemendag
Ombudsman Temukan Maladministrasi Izin Impor Bawang Putih
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Impor Bawang Putih
Ini Peran Polri dalam Masyarakat: Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik
Kinerja Sektor Publik Bakal Terdongkrak Jika Terapkan Teknologi AI
Pemerintah Targetkan 18 Layanan Publik Terdampak PDNS 2 Pulih Akhir Juni
Server PDNS Diretas, Guru Besar IT: Tidak Ada Sistem yang Dijamin Keamanannya
Sepekan PDNS Diretas, Masih ada 282 Instansi Layanan Publik Belum Pulih
Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap