RUU DKJ 7 Poin Penting Disepakati DPR dan Pemerintah
BADAN Legislasi atau Baleg DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Disebutkan, terdapat tujuh poin penting dari RUU DKJ yang telah disepakati DPR dan pemerintah, termasuk soal kawasan aglomerasi Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya serta mekanisme pemilihan kepala daerah pasca-Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
Baleg DPR jelaskan empat materi utama RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca juga : Pembahasan RUU DKJ Dinilai Tergesa-gesa dan Tidak Melibatkan Publik
"Pertama, perbaikan definisi kawasan aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukkan ketua dan anggota Dewan Aglomerasi oleh presiden yang tata cara penunjukannya diatur dalam peraturan presiden," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU DKJ Achmad Baidowi alias Awiek dalam Rapat Pleno RUU DKJ, di gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3) malam.
Dalam RUU DKJ, wilayah aglomerasi diperluas meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Dewan Aglomerasi awalnya hendak dipimpin langsung wakil presiden. Namun, akhirnya DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur ditunjuk Presiden.
Pertama, Gubernur Daerah Khusus Jakarta tetap dipilih lewat Pilkada.
Baca juga : PKS Nilai Pembahasan RUU DKJ Tergesa-gesa
Kedua, ketentuan mengenai gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan.
Dalam draf RUU DKJ awal, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk presiden. Namun pemerintah menolak dan akhirnya disepakati, gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih melalui mekanisme pemilihan. Sedangkan ketentuan menang 50+1 persen dihapus, sehingga pemenang Pilkada DKI ditentukan peraih suara terbanyak.
"Ketiga, penambahan alokasi dana bagi kelurahan diberikan alokasi dana yang berasal dari APBD provinsi sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratifnya wajib diperuntukkan guna menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Besaran mandatory spending paling sedikit lima persen," jelas Awiek.
Baca juga : NasDem Harap DKJ Jangan Dijadikan Ajang Proyek
Keempat, lanjut Awiek, terdapat kewenangan khusus dalam pendidikan berupa perizinan, kerja sama, bantuan pendanaan, pembinaan, monitoring operasional, dan pengawasan pada satuan pendidikan didirikan masyarakat bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing. Dengan penjelasan tidak termasuk pendidikan agama di dalamnya.
"Kelima, pemajuan kebudayaan dengan prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Awiek.
Keenam, penyesuaian terkait pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang. Tata cara penetapan tarifnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Ketujuh, ditambahkan ketentuan lain-lain terkait pertanahan dan bank tanah," ungkap Awiek. (Ssr/Z-7)
Terkini Lainnya
Pemerintah Pastikan Miliki Kemampuan Bayar Utang
Pengamat: Publik Harap Parpol yang Kalah Jadi Oposisi
Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia per Februari 2024
Pawai Obor Sambut Lebaran Tetap Meriah di Bawah Guyuran Hujan
11 Perusahaan Pemerintah Raih Top Digital Corporate Brand Award 2022
Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir
Anggota DPD Mengkritisi Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat
Pemerintah Fokus Atasi Penurunan Produksi Pertanian
Kasus Irman Gusman, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Berat ke Ketua KPU
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Disanksi Peringatan Keras Buntut Tak Loloskan Irman Gusman
KPU: Suara Komeng sebagai Calon Senator Tembus 5 Juta
Inovasi Pengelolaan Risiko Bencana Hidrometeorologi
Jokowi dan Internet di Papua Pegunungan
Menyambut 10th World Water Forum 2024: Peran Serta Masyarakat Menghadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Kartini dan Emansipasi bagi PRT
Menakar Kebutuhan Pendanaan untuk Pilpres 2024 Putaran Kedua
Arus Balik, Urbanisasi, dan Nasib Penduduk Perdesaan
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Gerakan Green Movement Sabuk Hijau Nusantara Tanam 10 Ribu Pohon di IKN
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap