visitaaponce.com

PERTAHANAN Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi keutamaan bagi Indonesia. Posisi IKN saat ini mendekat ke ancaman konflik di utara, meski Indonesia tidak terlibat langsung tetapi efek dan dampak konflik akan memengaruhi.

Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Marsekal Madya Samsul Rizal menganalisis, ada tiga proyeksi ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN. Pertama, militerisasi pulau di Laut China Selatan oleh Tiongkok. Kedua, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina. Ketiga, ketegangan di Taiwan.

"Perpindahan ibu kota membawa center of gravity (CoG) Indonesia mendekat ke berbagai proyeksi ancaman yang ada di utara. Tidak secara langsung terlibat, tetapi efek dampak dari konflik itu akan memengaruhi," tegas jenderal bintang tiga itu di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Baca juga : Menteri PUPR: Presiden Terpilih Dilantik di IKN

Ia memaparkan saat ini konflik telah mengalami peralihan dan memasuki peperangan generasi kelima yang menekankan pada aksi militer nonkinetik, seperti rekayasa sosial, misinformasi, serangan siber, dan artificial intelligence (AI) yang sepenuhnya otonom. Konsep Revolution Military Affaris (RMA) yaitu perubahan paradigma dalam karakter dan bagaimana perang dijalankan, dengan ciri penggunaan teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional. "RMA bukan hanya penggunaan teknologi mutakhir di dalam sistem militer, melainkan melibatkan perubahan mendasar dalam doktrin dan organisasi yang sesuai dengan perubahan tersebut."

Konsep smart security and smart defense, jelas Samsul Rizal, dari sisi smart security ialah penerapan teknologi informasi, combat cloud, operasi lintas medan, dan fusi (penyatuan). Sementara dalam aspek smart defense terdiri dari informasi, penginderaan, serangan, dan komando. Implementasinya, adalah akuisi kekuatan utama yang dapat menghasilkan efek deterrence merupakan hal krusial. 

Alusista yang diakuisisi harus harus berbasis teknologi terkini. Penggunaan alutsista secara integratif dan kolaboratif. Penggunaan alutsista yang yang dapat digunakan secara lintas matra dapat memaksimalkan fungsi dan kegunaan alusista. "Penggunaan smart defense melalui integrasi sistem dan penggunaan alusista kolaboratif dapat menciptakan efisiensi anggaran dari alutsista, menyeimbangkan penangkalan potensi ancaman dan pemberian ruang fiskal," paparnya.

Baca juga : Otorita IKN dan Alumni Atma Jaya Yogyakarta Sosialisasi Pengelolaan Gedung IKN

Pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia. "Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN," tegasnya. Ia menyebutkan biaya untuk teknologi ini dibutuhkan anggaran besar. 

Sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis. SDM militer perlu memiliki kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0. Smart defense juga mengintergrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara. 

Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Indarto memaparkan aspek keamanan di IKN yang disebutkan sebagai pemolisian harmoni. Ia menyebut dalam penerapan smart policing harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana bukan hanya aspek keamanan. Soalnya, ketika teknologi cerdas itu diterapkan ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.

Pemolisian harmoni, sebut Indarto, pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, yakni masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing . Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakt dengan konteks masalahnya. (RO/Z-2)