visitaaponce.com

KEBIJAKAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengganti penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai tak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Apalagi, yang disebut sebagai OPM bukan hanya faksi bersenjata saja.

Bagi peneliti isu Papua dari Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengganti penyebutan KKB Papua jadi OPM justru bakal menimbulkan kerancuan. Ia menjelaskan, KKB dan juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) hanyalah salah satu faksi dalam OPM.

Untuk faksi politiknya, OPM memiliki United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sedangkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menjadi faksi yang bergerak melakukan aksi demonstrasi tanpa kekerasan. Oleh karena itu, Adriana menegaskan OPM tak dapat direduksi menjadi KKB saja.

Baca juga : Penyebutan KKB Diubah Jadi OPM, Komnas HAM Harap Pemerintah Lakukan Pendekatan Terukur

"Bagaimana dengan faksi, kelompok politik, atau gerakan yang lain di bawah OPM. Kan beda penanganannya menurut saya," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (11/4).

Salah satu konsekuensi dari politik penamaan tersebut, menurut Adriana adalah kemungkinan bahwa TNI bakal melakukan pendekatan militer juga kepada faksi politik dan diplomatis OPM, yakni ULMWP dan KNPB. Padahal, masalah di Papua yang melibatkan dua kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan secara bersenjata.

Apalagi, sambungnya, tindakan TPNPB tidak selalu diamini oleh ULMWP maupun KNPB, begitu juga sebaliknya. Adriana berpendapat, kebijakan gonta-ganti penyebutan OPM terjadi karena tidak pernah ada kesepakatan di pemerintah maupun legislatif. Selain itu, sejarah politik menyangkut Papua sendiri menjadi faktor bermasalahnya politik penamaan tersebut.

Baca juga : Bantah Anggota Tewas, TPNPB Tuding Aparat Bunuh Warga Sipil di Ilaga

"Bagi pemerintah, sudah tidak ada persoalan dalam sejarah politik, itu sudah final. Bagi mereka, kelompok-kelompok yang tidak sepakat pada proses sejarah waktu itu, mereka kemudian melakukan gerakan-gerakan politik," jelas Adriana.

Adriana percaya, penyelesaian konflik di Papua tak dapat diselesaikan secara bersenjata saja, melainkan dialog. Bahkan, TPNPB sendiri pun memiliki faksi diplomasinya yang dapat diajak dialog. Namun, permasalahannya ada pada pemerintah yang tidak ingin berhadapan langsung dengan kelompok separatisme.

"Pemerintah merasa tidak perlu bicara dengan separatis. Ya enggak bisa kalau gitu," tandasnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, kebijakan mengganti penyebutan KKB menjadi OPM mengikuti penamaan yang dilakukan oleh TPNPB sendiri. Baginya, OPM sudah melakukan serangkaian teror dan pembunuhan terhadap jajaran TNI/Polri maupun masyarakat.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," tandasnya. (Tri/Z-7)