visitaaponce.com

PENCALONAN kepala daerah jalur perseorangan atau independen alias indie pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak lebih mudah ketimbang menggunakan kendaraan partai politik.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, orang yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah independen membutuhkan modal popularitas dan finansial yang besar.

"Pastinya kalau memang belum sempat menunjukkan prestasinya, artinya masih debutan, kemudian belum cukup populer, kemudian belum cukup punya kekuatan finansial yang sangat kuat, saya kira jelas ini butuh kerja keras," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (6/5).

Baca juga : Seleksi CASN Rawan Recoki Pilkada

Dalam praktiknya, calon independen di Indonesia mesti mengukur diri ihwal seberapa populer diri mereka. Jika hasil survei yang dilakukan secara objektif menunjukkan ada potensi, Firman mengatakan bisa saja mereka maju tanpa partai. Baginya, calon independen adalah alternatif dari kandidat usungan partai politik.

Salah satu tokoh yang disebut Firman dapat menjadi tolak ukur independensi seorang tokoh adalah mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 lalu, yakni Anies Baswedan.

"Memang harus memenuhi syarat seperti yang Pak Anies miliki, dan itu persoalannya (bagi calon lain)," terangnya.

Baca juga : KPK Tegaskan Bansos tidak Bisa Disalurkan Dadakan Jelang Pilkada

Namun, kalaupun sudah terpilih nanti, calon independen juga masih harus menghadapi pekerjaan rumah lainnya. Firman menyebut tantangan tersebut terkait komunikasi dengan partai politik di parlemen daerah guna meloloskan agenda politik.

Jelang pendaftaran calon independen pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sudah menerima konsultasi pencalonan dari dua tokoh, yakni Dharma Pongrekun dan Noer Fajriensyah. Konsultasi teranyar dilakukan oleh Temen Bang Fajrie, siang ini.

Koordinator Temen Bang Fajrie, Rachmat Ariayanto mengatakan mengungkap, pihaknya memiliki kendala dalam pemenuhan syarat dukungan dari masyarakat. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 membutuhkan setidaknya 618.968 jiwa dukungan.

Baca juga : KPU Buka Pendaftaran Ad Hoc Panitia Pilkada

"Kalau boleh jujur, kita baru sampai sekitar 100 ribuan," ungkapnya di Kantor KPU DKI Jakarta.

KPU daerah menerima penyerahan dokumen syarat dukungan calon independen mulai Rabu (8/5) sampai Minggu (12/5). Dalam kurun waktu yang sedikit itu, Rachmat mengatakan pihaknya optimistis syarat dukungan minimal dapat terpenuhi. Temen Bang Fajrie memaksimalkan jaringan tim yang telah dibentuk pada lima kotamadya dan satu kabupaten untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

"Sebagian dari teman-teman kita kan juga afiliasinya dengan parpol, jadi mungkin juga bisa nambah surat dukungan dari kader parpol yang bisa dikejar dalam waktu singkat," tandasnya.

(Z-9)