Aksi Salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak Selesaikan Problematik Sesungguhnya
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto buka suara terkait ketegangan hubungan Polri dengan Kejaksaan Agung.
Seusai acara di Istana Negara, Jakarta, Hadi menggandeng Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin saat menuruni tangga keluar dari ruangan istana negara dan mengajak mereka berfoto di depan awak media massa.
Menanggapi itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai aksi salaman yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung tak menyelesaikan problematik yang sebenarnya.
Baca juga : Menpolhukam Menggandeng Lengan Kapolri dan Jaksa Agung di Tengah Isu Ketegangan
“Jadi yang pertama model seperti ini penyelesaian politik political settlements. Memang secara politis dari simbol, yang tadinya menjadi perbincangan publik dianggap selesai karena para bosnya menunjukan gestur bersahabat,” ungkap Nicky kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
“Akan tetapi di sisi lain ini tak menyelesaikan problematik sesungguhnya. Siapa yang mendapatkan intruksi untuk Densus menguntit, yang kedua apa pertanggungjawaban dari intitusi Densus hingga Kapolri kapolri,” tambah Nicky.
Kemudian, kata Nicky, Jaksa Agung yang seharusnya memberi penjelasan karena Jampidsus dibuntuti juga tak beri kejelasan.
Baca juga : Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul Respons soal Jampidsus Dibuntuti Densus
Menurutnya, aksi salaman Kapolri dan Jaksa Agung tak menyelesaikan problematik dasarnya seperti apa.
Nicky juga menyayangkan sikap Menkopolhukam yang seharusnya berperan sebagai jembatan presiden dengan Jaksa Agung dan Kapolri juga tidak memberikan satu tindakan secara bernegara.
“Mungkin secara politik sudah selesai. Tetapi secara konteks kehidupan bernegara ini belum selesai, tidak menjawab juga,” ujarnya.
Nicky menilai secara nalar publik tentu sikap yang diambil oleh pimpinan lembaga ini tidak masuk dalam nalar.
“Konteks nalar publik artinya pertanggungjawaban organisasi harus dikemukakan, karena transparansi harus jadi ranah publik ini tidak terjawab,” tegasnya. (Ykb/Z-7)
Terkini Lainnya
Ucapan Selamat Hari Bhayangkara dari Tokoh dan Selebritas
Tugas dan Tanggung Jawab, Kapolri dari Masa ke Masa
Rayakan HUT Bhayangkara, Kapolri Gelar Doa Lintas Agama
4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak
Kapolri Pastikan Perizinan Penyelenggaraan Event Akan Lebih Mudah
Kapolri Perintahkan Propam dan Bareskrim Asistensi Kasus Vina Cirebon
Menko Polhukam: Kementerian Wajib Memiliki Backup Data, Antisipasi Serangan Ransomware
Menko Polhukam Soal Gangguan Sistem PDN: Masih Diperbaiki
Polri Tangkap 3.145 Tersangka Judi Online dalam Setahun
Ditanya soal Dugaan Bekingan Judi Online oleh Aparat, Begini Jawaban Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Pemerintah Bentuk Tim Kembangkan Potensi Diaspora
Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Satgas Penindakan Judi Online
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap