visitaaponce.com

PARTAI politik mulai melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah. Proses tersebut memberikan peluang kepada semua anak bangsa untuk menjadi pemimpin baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Meski sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk maju sebagai kepala daerah dibutuhkan modal besar, jaringan politik,  hal tersebut tak menyurutkan semangat kaum tak berpunya dan kecil untuk melangkah ikut meramaikan bursa pemimpin daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gerakan Nasionalis Perjuangan Nusantara Garis Puan Ali Nugroho, disela sela acara persiapan kongres "Garis Puan" dengan Tema "Bulatkan Tekad Kepalkan Kebenaran" Kamis (6/6), di Jakarta Selatan.

Baca juga : NasDem Usung Farhan di Pilwalkot Bandung

"Kudu maju. Meski sudah rahasia umum menjadi pemimpin dibutuhkan modal besar dan jaringan, jangan sampai yang jadi pemimpin hanya satu kalangan. Trabas bung, toh masih Ada PDIP partai wong cilik, yang memberikan peluang dengan sistem meritokrasinya, artinya kalo merasa pantas menjadi pemimpin boleh maju," ucapnya.

Menurut Ali, sistem kepemimpinan nasional harus di kritik sedalam-dalamnya atas perkembangan demokrasi prosedural elektoral yang mengarah plutokrasi.

"Hal ini membuat keprihatinan seluruh elemen bangsa. Masa pemimpin hanya dari orang yang punya duit, ini plutokrasi namanya, koruptor bisa tumbuh subur. Coba bandingkan kembali ke masa lampau 2600an tahun lalu, dimana demokrasi dimulai di Athena (negara kota) sistemnya dengan aristokrasi bahwa yang jadi pemimpin semua kalangan yang status sosialnya tinggi artinya, bangsawan, cendikiawan, raja dll. Harusnya zaman ini,  semua kalangan tanpa memandang status sosial bisa menjadi pemimpin," ungkap Ali.

Baca juga : Ibu dan Anak Maju di Pilkada Kota Pekalongan Lawan Petahana

Ali berharap bukan hanya PDIP akan tetapi semua partai peduli atas perkembangan demokrasi, dengan memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menjadi pemimpin.

Sementara itu, Bendahara Umum Garis Puan Rhohman Sagita, menambahkan sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya bangga atas tanah leluhurnya dan jangan sampai tercerabut hanya karena sudah lama merantau lalu menetap pada suatu wilayah.

"Kalo ada bangsa lain datang ke negeri lain membanggakan leluhurnya, malah sampai dihormati dan dihargai bak dewa, mengapa kita juga tidak berlaku demikian, kembali dan membanggakan tanah leluhur sendiri. Karena yang kami pandang bukan soal administratif wilayah tapi esensi nilai cinta tanah leluhur dan mengurusi rakyat," ungkap Rhohman.

Jadi menurutnya, siapapun bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah dimanapun di wilayah Republik Indonesia terutama kembali ke tanah leluhurnya, untuk memulai menanamkan nilai-nilai founding father  sebagai leluhurnya, untuk disebar ke seluruh negeri atas nama berkah dari Tuhan YME.

"Tidak ada lagi yang dilihat Betawi, Sunda, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera dll, yang kami lihat Indonesia maju, rakyat sejahtera dan Nusantara megah serta individu yang berkarakter spiritualis itulah peradaban kita," tandasnya. (Z-8)