Pengadaan Melalui Digital Masih Bisa Diakali
SISTEM digitalisasi saat ini ternyata tidak bisa menjamin bebas korupsi dalam pengerjaan proyek.
“Dulu ada e-procurement (pengadaan digital). Jadi semua dokumen harus di-upload melalui komputer. Tapi yang terjadi ternyata sistem tersebut juga bisa diakali,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) Alexander Marwata melalui keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (18/6).
Alex mengaku KPK kerap menemukan kongkalingkong proyek terjadi meski sistem sudah digital. Vendor bisa meminta pejabat memenangkan perusahaannya dengan mengeklik penawaran di situs yang dibuat.
Baca juga : KPK bakal Telaah Program Makan Siang dan Susu Gratis
“Para vendor membuat kesepakatan di luar, mengatur harga, dan mengatur siapa yang menang,” ucap Alex.
Permainan kotor itu juga tetap dilakukan meski bisa terdeteksi oleh sistem digital. Salah satu modusnya dengan cara melakukan pembelian berulang di perusahaan yang sama.
“Ada modus pembelian secara berulang lewat vendor itu-itu saja, itu juga menjadi warning, kenapa tidak ada vendor lain yang menawarkan?” ujar Alex.
KPK juga kerap melihat adanya modus penggelembungan harga. Dugaan itu terlihat karena adanya perubahan angka usai dipilih oleh pejabat pembuat komitmen (PPK).
“Ada juga modus dengan me-mark up harga tidak lama setelah PPK meng-upload. Sebelumnya pasti ada kesepakatan antara PPK dan vendor, kapan barang akan di-upload di e-katalog,” tutur Alex. (Z-3)
Terkini Lainnya
Pakar IT: Negara Harus Miliki Simpanan Berkas Digital Tiga Lapis
Pentingnya Etika Digital untuk Sikapi Konten Viral
10 Tips Menghindari Penipuan Online dan Scam
Menaker Apresiasi Program Pemagangan BCA Learning Institute di Bogor
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
3 Tantangan dan Kendala UMKM untuk Bertumbuh
KPK Sebut Jika Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi
Pimpinan KPK Akui Gagal Berantas Korupsi
Keputusan KPU Memasukkan Nama Eks Napi Korupsi di Pileg Ulang Sumbar Dipertanyakan
KPK Periksa Pengusaha Batu Bara Said Amin Terkait Sumber Dana Mobil Rita Widyasari
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
Polda Sumbar Ungkap Dugaan Korupsi Senilai Rp 4,9 Miliar
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap