visitaaponce.com

TIM Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) merekomendasikan atas dasar moral dan etik agar Ketua Umum dan Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab tragedi Kanjuruhan.

Rekomendasi yang sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada Jum'at (14/10) siang itu diharapkan muncul kesadaran bagi PSSI bahkan para pemilik suara agar bisa membenahi secara keseluruhan ekosistem sepak bola dan pengelolaan pertandingan di Indonesia.

Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu. TGIPF menyadari tidak bisa sewenang-wenang meminta Ketua Umum dan Exco PSSI mundur. Kendati demikian, jika hal itu tidak dilakukan artinya tidak ada kesadaran dari internal PSSI untuk membenahi sepak bola Tanah Air.

"Jadi semuanya kami serahkan ke pemilik suara. Mereka mau berubah enggak sih sepak bolanya, mau tetap ada korban di sepak bola kita. Mereka pastinya tahu bahwa problem sepak bola kita ada di mana," kata Akmal saat dihubungi Media Indonesia, Jum'at (14/10).

"Keselamatan jiwa yang paling utama. Itu yang seharusnya jadi jiwa korsanya pengurus PSSI juga. Bagaimana bertanggung jawab atas 132 korban jiwa. Ini yang kami tekankan, ini soal moral bagaimana melangkah ke depan lebih punya komitmen," lanjutnya.

Akmal menekankan, rekomendasi agar Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan dan para Exco mundur serta dilakukannya Kongres Luar Biasa (KLB) mendapat perhatian Presiden Jokowi. Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menyebut, Presiden sangat berhati-hati menyikapinya. Kendati demikian, momentum pertemuan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino bisa jadi solusi mereformasi PSSI.

Menurutnya, Presiden bisa menjelaskan ke Gianni Infantino persoalan sepak bola di Indonesia. Tragedi di Kanjuruhan bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada 86 suporter sepak bola Indonesia yang tewas dalam rentang waktu 1995 hingga 2022.

Baca juga: Rekomendasi TGIPF: Ketua Umum PSSI Mundur dan Gelar KLB

"Pak Jokowi sangat hati-hati, ini kita intervensi enggak nih? Kemudian saya sampaikan dalam pertemuan itu, Presiden FIFA sangat akomodir. Pak Jokowi harus sampaikan saja problem sepak bola kita, tolong dibantu FIFA agar ada pembenahan tata kelola. Caranya bagaimana biar FIFA mengarahkan PSSI. Entah itu pergantian, oke kalau gitu sekarang Exco yang ada saat ini tidak ada lagi dalam bagian PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral, itu bisa saja seperti. Itu ranahnya ke FIFA agar kita tidak dianggap intervensi," jelasnya.

Akmal juga menyayangkan sikap PSSI yang sudah membahas waktu bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 bersama utusan FIFA dan AFC pada Kamis (13/10). Akmal menegaskan dalam rekomendasi TGIPF, pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan jika pembenahan sepak bola dan tanggung jawab PSSI dijalankan.

"Selama PSSI tidak melakukan perubahan seperti yang diinginkan dan diharapkan, maka kompetisi tidak akan jalan. Sekarang PSSI sudah mikir 25-26 November akan mulai kompetisi, tapi mana perubahannya, bisa enggak PSSI menyangkut suporter tidak ada masalah lagi, Bisa enggak menjamin soal safety and security stadion. Ini butuh proses, PSSI jangan ambil sikap kompetisi jalan, dan pada akhirnya akan seperti yang terjadi sekarang," kata Akmal.

Sementara itu, usai pengumuman rekomendasi TGIPF, anggota Exco bersama pengurus PSSI lainnya langsung menggelar rapat di Kantor PSSI, di GBK Arena, Senayan, Jakarta. Anggota Exco PSSI, Ahmad Riyadh belum mau berkomentar terkait rekomendasi TGIPF sebelum ada sikap resmi dari PSSI. "Sebentar, masih menunggu ya," kata Riyadh.

Sejumlah klub seperti Persija dan Persib sebagai salah satu pemilik suara juga belum mau bersuara. Media Indonesia mencoba mengubungi Direktur Persija Ferry Paulus dan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono, namun tidak merespon saat ditanyakan rekomendasi TGIPF untuk menggelar KLB.

Pengamat hukum olahraga Eko Noer Kristiyanto menilai rekomendasi TGIPF ke PSSI untuk mundur dan melakukan percepatan Kongres Luar Biasa (KLB) sangat keras dan wajib dijalankan.

"(Rekomendasi) itu memang sebatas mengimbau saja. Enggak bisa (intervensi). Tapi

PSSI harus (jalankan) yah itu menyangkut kewibawaan Presiden, karena tim ini dibentuk presiden. Saran (TGIPF) sangat keras sekali," kata Eko saat dihubungi Media Indonesia, Jum'at (14/10).

Eko mengatakan, bentuk tanggung jawab PSSI tidak hanya sebatas minta maaf atas tragedi di Kanjuruhan. PSSI harus menjalankan rekomendasi itu sebagai bentuk tanggung jawab membenahi sepak bola Indonesia. (OL-4)