visitaaponce.com

Pemerintah Inggris Larang Pejabat dan Staf Gunakan TikTok

Pemerintah Inggris Larang Pejabat dan Staf Gunakan TikTok 
Ilustrasi(AFP/JAM STA ROSA )

PEMERINTAH Inggris melarang para pejabat dan staf pemerintahan untuk memasang dan menggunakan aplikasi TikTok di perangkat seluler.

Larangan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran tentang hubungan TikTok dengan Pemerintah Tiongkok melalui perusahaan induknya, ByteDance. Pemerintah Inggris khawatir Tiongkok dapat menekan ByteDance untuk menyerahkan data dan informasi pengguna.

"Ini adalah langkah proporsional berdasarkan risiko spesifik dengan perangkat pemerintah,” kata Menteri Sekretariat Kabinet Inggris Oliver Dowden dikutip dari CNN, Jumat (17/3).

Sementara itu, TikTok mengaku kecewa atas keputusan pemerintah Inggris tersebut.

“Kami percaya larangan ini didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas, TikTok dan jutaan pengguna kami di Inggris, tidak berperan,” kata seorang juru bicara. 

“Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah apa pun, tetapi harus dinilai berdasarkan fakta dan diperlakukan sama dengan pesaing kami".

Baca juga: TikTok Indonesia Akan Hentikan Fitur Live Shopping Pakaian Impor Bekas

Sebelumnya, pelarangan terhadap aplikasi TikTok gencar dilakukan sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa.

Pemerintah Amerika Serikat beberapa waktu lalu menginstruksikan lembaga pemerintah untuk memastikan TikTok tidak ada di ponsel atau tablet staf. Hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap keamanan nasional, mulai dari perpindahan data ke pemerintah Tiongkok, hingga alat cuci otak.

Tak sampai di situ, sejumlah anggota Senat Amerika Serikat mengungkap regulasi baru yang memungkinkan pemerintahan AS melarang teknologi asing, seperti TikTok

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuntut pemilik TikTok di Tiongkok melepas saham mereka di aplikasi tersebut untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah. 

Tuntutan tersebut merupakan langkah baru dari pemerintah AS setelah adanya kekhwatiran data pengguna TikTok di AS dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok. Diketahui, TikTok milik perusahaan asal Tiongkok ByteDance memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Ini juga pertama kalinya Presiden Joe Biden menebar ancaman untuk memblokir TikTok. Presiden AS sebelumnya, Donald Trump mencoba untuk melarang TikTok pada tahun 2020, tetapi tidak disetujui oleh pengadilan.(CNN/M-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat