YLKI Minta Usut Dugaan Oligopoli Minyak Goreng
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut menyoroti kebijakan dari pemerintah terkait minyak goreng (Migor). Sebab, konsumen dianggap menjadi korban dari bongkar pasang aturan terkait minyak goreng tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut dugaan adanya kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit. Pemerintah diharapkan lebih transparan dalam memaparkan Domestic Market Obligation (DMO) 20% mengalir kemana.
“Mengalirnya kemana, industri migor, atau mengalir ke biodiesel. Sebab,DMO 20% memang tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada untuk energi," ungkap tulus dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (17/3).
Ia mengatakan, dari sisi kebijakan publik YLKI sangat menyayangkan, bongkar pasang kebijakan migor yang dilakukan pemerintah. Sehingga konsumen, bahkan operator, menjadi korbannya.
“Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," kata dia.
Di sisi lain, Tulus menilai bahwa kebijakan pemerintah terhadap migor di atas kertas atau secara umum lebih market friendly. Sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk memperbaiki distribusi dan pasokan migor kepada masyarakat dengan harga terjangkau.
Terkait dengan hal itu, pihaknya pun mengusulkan bahwa idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup. Sehingga subsidinya tepat sasaran.
“Sebab, subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu, dan akibatnya masyarakat menengah ke bawah kesulitan mendapatkan migor murah,” pungkasnya. (OL-8)
Terkini Lainnya
Mendag Usulkan HET Minyakita Naik
Pengamat: Tak Ada Faktor Signifikan yang Dorong Kenaikan Harga Minyak Goreng
Setelah Beras, Giliran Harga Minyak Goreng di Depok Naik. Warga: Bikin Pusing!
PT MSN Ambil Langkah Hukum Terkait Pemalsuan Merek Minyak Goreng Promoo
Asosiasi Pedagang Pasar Soroti Tidak Sinkronnya Kebijakan HET Minyak Goreng
ID Food BUMN Bakal Distribusi Minyak Goreng ke 110 Pasar Rakyat
Produksi Sawit dan CPO Nasional Surplus, Pengamat: HET Minyakita Tak Perlu Dinaikkan
Anggota DPR Komisi IV Minta Pemerintah Tunda Kenaikan HET Minyakita
Mendag Usul Minyakita Naik Menjadi Rp15.500
Makin Banyak Pedagang Menjual Minyakita di Atas HET yang Ditetapkan
Mendag: Harga Minyakita Memang Harus Naik
Tangkal Minyak Goreng Langka, PTPN Tambah Distributor
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap