visitaaponce.com

Respons Perbankan Masih Negatif Terhadap Budi Daya Kedelai Mandiri

Respons Perbankan Masih Negatif Terhadap Budi Daya Kedelai Mandiri
Penandatanganan MoU PT PT Doa Bangsa Agrobisnis dan Kementerian Pertanian.(Dok pribadi)

RESPONS perbankan yang masih negatif terhadap budi daya kedelai mandiri, dinilai tidak mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga kini belum ada petani kedelai yang menerima bantuan terkait realisasi kredit usaha rakyat (KUR).

"Padahal pemerintah dan off taker sudah memunculkan semangat terkait budi daya kedelai program mandiri non APBN. Perbankan masih tutup mata karena sampai hari ini belum ada satu pun petani dari daftar calon petani dan calon lokasi (CPCL), atau calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami kedelai, mendapat realisasi KUR perbankan," ujar  Koordinator Usaha di Bidang Berbasis Kedelai PT Doa Bangsa Agrobisnis Erick Teguh Herwinda dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/3).

Menurut Erick meski pihaknya telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) sebagai off taker program budi daya kedelai nasional non APBN di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, namun sampai saat ini belum ada satu pun petani yang mendapat bantuan dari perbankan.

Pihaknya juga sudah meneken MoU di Provinsi Jabar, Provinsi Banten kemudian diteruskan dengan perjanjian kerja sama (PKS) di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Pandeglang. Sejauh ini cita-cita swasembada kedelai melalui program budi daya kedelai mandiri mandek di tingkat MoU dan PKS. Erick menambahkan penentuan mendapatkan KUR petani untuk budi daya kedelai ini 100 persen menjadi otoritas bank.

Pihak perbankan berjanji akan mendukung 100 persen pengembangan budi daya kedelai ini. Namun Erick kembali menuturkan realisasinya masih nol besar. Padahal off taker bertanggung jawab penuh dalam hal budi daya sebagai jaminan.

Salah satu tokoh penggerak ekonomi kerakyatan yang juga pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa H Ayep Zaki, mengatakan tidak adanya realisasi KUR dari pihak perbankan kepada para petani kedelai harus menjadi perhatian khusus semua pihak.

"Saya mohon kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan jangan lips service saja, terus menerus mengatakan mengucurkan KUR sekian ratus triliun. Padahal faktanya untuk budi daya kedelai mandiri ini belum ada," ungkap Ayep.

Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Pusat itu pun bersedia membuka diri untuk berdialog untuk mengatasi kekhawatiran perbankan. Bahkan siap menjamin apabila perbankan mengucurkan dana KUR khusus untuk kedelai. (RO/O-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eko Suprihatno

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat