Keran Ekspor CPO Dibuka, Petani Harapkan Harga TBS yang Pantas
PEMERINTAH akan membuka kembali keran ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunan minyak sawit termasuk olein (minyak goreng) mulai Senin (23/5). Namun, para petani sawit masih mengeluhkan harga jual tandan buah segar (TBS) yang belum naik siginifikan.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengharapkan minggu depan ada kenaikan angka BTS di atas Rp1.000 per kilogram (kg) menjadi Rp2.950 per kg.
"Kami petani sawit sangat mengharapkan harga yang pantas dan layak untuk TBS kami, khususnya pascapencabutan larangan ekspor itu," ujarnya saat dikonfirmasi Media Indonesia
Angka penawaran yang deal seperti di Medan, ungkap Gulat, menggambarkan harga TBS petani seharusnya sudah diangka RpRp2.800-3.800 per kg. Namun, pabrik kelapa sawit (PKS) masih membeli BTS di bawah harga itu.
"Seharusnya pemerintah memastikan harga BTS yang berkeadilan bagi petani. Seharusnya tidak ada alasan PKS untuk menekan harga TBS petani," tudingnya.
Baca juga : Transisi Menuju Endemi, Industri Pernikahan Perlahan Mulai Bangkit
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto membeberkan harga BTS hanya naik rata-rata Rp150 per kg. "Sudah naik tapi bervariasi dan belum signifikan. Kenaikan ini arena ada kepastian keran ekspor CPO dan produk turunan," ucapnya.
Ia memperkirakan harga BTS cukup sulit untuk naik signifikan, oleh karena itu dibutuhkan dukungan faktor eksternal. Seperti, harga minyak nabati harus lebih tinggi dibandingkan sawit. Lalu, Malaysia harus mengalami penurunan stok, karena selama pelarangan ekspor CPO di Indonesia, minyak sawit mereka paling laku diburu negara lain.
"Semua faktor-faktor ini adalah pendukung harga CPO bisa lebih baik dan berdampak ke harga TBS," jelasnya.
Pihaknya juga berharap ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian untuk merubah tata kelola sawit indonesia serta memperbaiki tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Poin penting menurut saya adalah perbaiki tata kelola sawitz baik regulasinya maupun tata kelola di lembaga dana BPDPKS yang selama ini diduga menjadi corong sekelompok tertentu," ungkapnya. (OL-7)
Terkini Lainnya
Hindari Monopoli, Bursa CPO Harus Bersifat Inklusif
Jaga Harga TBS, Apkasindo Minta Kasus Biodiesel Tidak Berlarut-Larut
Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Korupsi Ekspor CPO
Alihkan Ekspor CPO, Bahlil Diapresiasi DPR
Peneliti Sebut Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka Harus Voluntary
Airlangga Batal ke Kejagung untuk Diperiksa soal Korupsi CPO
Produksi Sawit dan CPO Nasional Surplus, Pengamat: HET Minyakita Tak Perlu Dinaikkan
Anggota DPR Komisi IV Minta Pemerintah Tunda Kenaikan HET Minyakita
Mendag Usul Minyakita Naik Menjadi Rp15.500
Makin Banyak Pedagang Menjual Minyakita di Atas HET yang Ditetapkan
Mendag: Harga Minyakita Memang Harus Naik
Tangkal Minyak Goreng Langka, PTPN Tambah Distributor
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap