visitaaponce.com

BERBAGAI upaya terus dilakukan pemerintah untuk menggembangkan dan memberdayakan pengusaha di sektor UMKM. Yang saat ini tengah dicanangkan pemerintah adalah dengan memberikan tambahan alokasi kredit di sektor UMKM. 

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan pembangunan ekonomi suatu bangsa harus seimbang dengan membangun pondasi ekonomi yang kuat melalui ekonomi kerakyatan yang didominasi pengusaha UMKM.

"Kekuatan UMKM tersebut yang dijadikan sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk memenuhi pemain global. Sehingga antara UMKM dan pemain global nasional tidak bisa berdiri sendiri," ungkap Erick beberapa waktu lalu

Dalam risetnya bertajuk "Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR di Masa Pandemi" BRIN memperkirakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.

Rencana pemerintah yang berpihak dan ingin memberdayakan UMKM, dinilai Boyke Rudy Purnomo, pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM patut diapresiasi.

"Sebab pengusaha UMKM di Indonesia sudah terbukti tanguh dalam menghadapi krisis yang terjadi," katanya. 

Baca juga: Legislator Minta Penyaluran BLT dan Bansos bisa Bantu UMKM Naik Kelas

Banyak pengusaha UMKM Indonesia yang bisa bertahan bahkan sejak krisis moneter 1998 hingga krisis multidimensi akibat covid-19.

"Kunci dari bisa bertahannya pengusaha UMKM karena social capital yang kuat. Jika social capital ini dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Namun jika tidak disinergikan maka ekonomi kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global," ungkap Boyke, Minggu (10/7).

Langkah Menteri Erick dan bank Himbara untuk menambah kredit ke pengusaha UMKM dinilai Boyke merupakan bukti nyata keberpihakan negara. Namun bantuan dana tersebut tidaklah cukup.

Karena jumlah yang sangat banyak dan spektrum pengusaha UMKM sangat luas, tentu permasalahan yang terjadi tidak sama.

"Sehingga intervensi yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM. Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar selogan," jelas Boyke.

Lebih lanjut Boyke mengatakan, peran Menteri Erick untuk mengorkestrasikan UMKM dan BUMN sangat kritikal. Terlebih lagi BUMN diberikan mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Sehingga tugas utama Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis. Tugas utama BUMN lainnya sebagai badan usaha yang mencari keuntungan dapat sejalan dengan bisnis UMKM.

Kini yang dibutuhkan adalah menjadikan UMKM sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN. 

Jika rantai pasok sesuai dengan kegiatan usaha BUMN, maka kelangsungan UMKM dapat terus terjaga. Sehingga kehadiran UMKM di BUMN tak sekadar menjadi beban. Tetapi bersama-sama tumbuh untuk membangun ekonomi Indonesia.

"Menteri Erick dan BUMN dapat memiliki peran aktif untuk mensinergikan yang apik antara UMKM dan BUMN. Menjadikan mitra bisnis BUMN akan membuat harga diri UMKM meningkat. Momentum tersebut harus dimanfaatkan agar UMKM dapat memperkokoh perekonomian Nasional. Sehingga pendekatan tak sekadar kucuran dana CSR atau kredit UMKM," kata Boyke.

Jika Menteri Erick mampu mensinergikan dan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, maka akan membuat perekonomi nasional tumbuh dan semakin tangguh.

"Dengan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, dipercaya perekonomian nasional dapat tumbuh 1%," jelasnya. (RO/OL-09)