JAPI Siap Geruduk Kementerian BUMN, Ini Alasannya
![JAPI Siap Geruduk Kementerian BUMN, Ini Alasannya](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/09/9270f9486abe731f350ad73206ce1a2d.jpg)
JARINGAN Advokasi Publik Indonesia (JAPI) siap geruduk Kementeriaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menolak privatisasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Iya benar, bukan sekedar berencana, tapi kami benar-benar serius akan geruduk Kementerian BUMN itu di awal pekan besok," ujar Ketua Umum Koordinator Nasional JAPI, Iradat Ismail, Jumat (2/9), saat dikonfirmasi.
Iradat mengatakan, setelah dari jauh hari melakukan pendalaman isu, pihaknya telah mempersiapkan semuanya dengan matang hal-hal yang diperlukan saat aksi digelar. "Ratusan orang kami siap segera turun (aksi) ke lapangan dalam minggu ini. Tapi karena pertimbangan isu BBM yang masih memanas, kami tidak ingin isu privatisasi PT PLN yang kami suarakan ini tenggelam dengan isu yang lain,” katanya.
Adapun alasan JAPI akan geruduk Kementerian BUMN pekan besok karena hingga saat ini pihaknya belum menemukan urgensi dari restrukturisasi di tubuh PT PLN. "Restrukturisasi PLN dengan holding dan sub-holding ini sebenarnya arahnya akan kemana? Mau serius urusi pelayanan listrik yang menjadi hajat hidup orang banyak atau berorientasi lain"?.
Iradat menyebutkan bahwa holding dan sub-holding yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap aset PT PLN tersebut justeru membuka keran privatisasi yang berpotensi mempengaruhi tarif perlistrikan pada masyarakat. "Selama ini kan PT PLN sendiri sudah punya anak perusahaan dalam hal mengurusi distribusi pelayanan listrik ke masyarakat. Dan selama ini pun juga tidak ada masalah dengan mekanisme pengelolaan yang seperti itu. Kami menilai holding dan sub-holding itu bukan solusi,” katanya.
Kebijakan holding dan sub-holding oleh Kementerian BUMN terhadap PT PLN, disebut Iradat berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111 tahun 2015.
“Tentu saja karena saat kebijakan ini diberlakukan, kendali negara terhadap listrik yang selama ini kita ketahui diserahkan ke PT PLN justeru tidak akan efisien karena adanya privatisasi terhadap aset anak perusahaan PLN,” bebernya.
Sebagai informasi, setelah 19 Januari 2022 lalu Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan rencana holding dan sub-holding terhadap PT PLN, pekan lalu (24/8) Wakil Menteri BUMN Pahala Nurgraha Mansury mengatakan pembahasan tentang holding dan sub-holding telah rampung dan akan diumumkan segera dalam waktu dekat. (OL-13)
Terkini Lainnya
Fraksi PDIP Pertanyakan Skenario Anggaran PLN untuk Pembangunan IKN
Prangko Prisma Diperkenalkan di PLN Mobile Color Run 2024
PLN Cikarang Salurkan Beasiswa untuk Warga Tambun
PLN Dinilai Makin Matang Jalankan Bisnis
Menteri ESDM: Tarif Listrik Tidak Naik hingga September 2024
Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik di ASEAN, PLN Diapresiasi
Pakar Hukum Pasar Modal: IPO Berbeda dengan Privatisasi
Pakar UGM: IPO PGE Bukan Privatisasi, Masyarakat Jangan Khawatir
Anggota DPR: Penolakan IPO PGE Terlalu Tendensius dan Berlebihan
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade: IPO PGE Bukan Privatisasi
Rencana ‘Right Issue’ PT Semen Indonesia, DPR: Harga Semen Harus Terjangkau
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap