visitaaponce.com

DIRJEN Food and Organization (FAO) Qu Dongyu menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mengatasi potensi krisis pangan global.

Menurutnya, dunia saat ini dihadapkan tantangan berat. Akan tetapi, Indonesia berhasil menghadapinya.

“Kalian mencapai hasil bersejarah. Upaya penyedia­an pangan tidaklah mudah. Mengingat kita semua menghadapi pandemi covid-19 dan tantangan perubahan iklim. Namun, sekarang kalian punya stok beras cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia,” sebut Qu saat konferensi pers seusai one-on-one meeting dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali, September lalu.

Menurut Qu, Indonesia saat ini tak hanya sebatas memenuhi stok beras masyarakat Indonesia, tapi juga mulai berupaya menyediakan stok pangan negara lain. Keberhasilan itu tidak bisa dilepaskan dari keberpihak­an dan prioritas pemerintah terhadap sektor pertanian.

“Saya ucapkan selamat kepada yang terhormat Presiden RI dan Menteri Pertanian atas kepemimpinannya dan dukungan kuat untuk sektor pertanian Indonesia,” ujarnya.

FAO pun berencana meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara sangat strategis dan memiliki peranan penting di level global. Dia mengharapkan Indonesia bisa makin intensif dalam menerapkan teknologi dan investasi baru untuk sektor pertanian.

Baca juga: Produktivitas Pertanian Terjaga

“Indonesia ialah negara tropis terbesar. Banyak negara ingin menikmati produk pertanian tropis sehingga bekerja sama dengan Indonesia memiliki nilai penting bagi banyak negara,” ucap Qu.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyambut positif ajakan FAO untuk bekerja sama. Dalam kerja sama itu, FAO akan turut memberikan asistensi. “FAO akan memberikan pendampingan oleh para expert FAO, termasuk program khusus seperti food estate,” ungkapnya.

Bilateral meeting antara Kementerian Pertanian dan FAO ialah bagian dari rangkaian Agriculture Ministers Meeting (AMM) G-20 Indonesia.

Tidak perlu impor

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara (USU) Prof Abdul Rauf menyatakan posisi pemerintah Indonesia yang mampu mengatasi potensi krisis pangan global menunjukkan pemerintah tidak perlu mengimpor beras, apalagi di tengah surplus produksi nasional saat ini.

Jika ada rencana pemerintah mengimpor beras, ia menduga ada permainan bisnis di balik itu karena hanya akan meng­untungkan importir. Di pihak lain, petani akan dimarginalkan dengan kebijakan tersebut.

Akan tetapi, jika kebijakan itu berpijak pada prediksi akan terjadinya kelangkaan pangan, pemerintah hanya perlu memfasilitasi petani untuk dapat meningkatkan produktivitas mereka, bukan sebaliknya malah impor.

Di antaranya, dengan memberikan bantuan alat-alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, dan pupuk. “Itu akan lebih efisien daripada membeli beras impor,” tuturnya.

Rencana impor beras, lanjut dia, juga akan menjadi ironi dari prestasi Indonesia yang menyabet penghargaan IRRI pada 14 Agustus 2022 lalu. International Rice Research Institute (IRRI) merupakan lembaga riset dunia yang berkonsentrasi pada komoditas padi.

“Jangan sampai penghargaan dan pujian itu berubah menjadi cibiran jika pemerintah benar-benar merealisasikan importasi beras,” tutupnya.

Diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog berencana mendatangkan 500 ribu ton beras dengan dalih untuk mengisi ketersediaan cadangan beras pemerintah. (RO/YP/S3-25)