Pakar Transportasi Sarankan Pemerintah Atur Ulang Kebijakan Zero ODOL
PAKAR transportasi Suripno menyarankan agar pemerintah mengatur ulang kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL). Menurutnya, jika dipaksakan, kebijakan itu dipastikan tidak akan berjalan dengan mulus.
“Pelanggaran ODOL ini kan sudah berlangsung puluhan tahun dan pemerintah selalu gagal untuk menghentikannya. Kenapa gagal? Karena pendekatannya penegakkan hukum dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma menyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu mengatakan, pada dasarnya, ODOL adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. Sebab itu butuh penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur.
Baca juga: Dunia Usaha Keberatan dengan Kebijakan Zero ODOL
Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti itu menyarankan agar kebijakan Zero ODOL itu dihentikan dulu.
“Berhenti dulu, ditata dulu programnya. Setelah tertata terkoordinasikan dengan baik. Jadi, pemerintah harus bisa mengusahakan bagaimana agar kebijakan ini dapat dikondisikan supaya orang melanggar itu tidak usah harus ditindak dulu baru sadar, tapi dia sendiri merasa bahwa ODOL itu merugikan dari sisi hitung-hitungan bisnis,” tukasnya.
Menurut Suripno, pembahasan Zero ODOL sebaiknya langsung di bawah koordinasi Presiden dan tidak bisa jadi wewenang Kemenhub karena luasnya dampak ke berbagai sektor. Ia mengatakan Presiden bisa menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk terlebih dahulu membuat perencanaan menyeluruh terkait kebijakan Zero ODOL ini.
“Harus dibuat perencanaan konsep yang benar-benar menyeluruh mulai dari pencegahannya, sistemnya, perencanaan intermodanya seperti apa, hubungan multimodanya seperti apa, dan lain-lain,” sambungnya.
Usai Bappenas membuat perencanaan kebijakan Zero ODOL, semua pihak terkait harus diajak untuk membahasnya secara bersama-sama. Kebijakan itu juga memerlukan Perpres mengingat kompleksitas. Sehingga, perpres itu nanti yang akan memerintahkan seluruh pejabat, seluruh pemimpin daerah, dan semua pihak terkait.
“Jadi penanganan ODOL itu nantinya tidak lagi hanya fokus ke penindakannya saja, tapi bagaimana orang kalau melakukan ODOL itu jadi merasa rugi. Itu yang harus dilakukan pemerintah,” katanya. (OL-17)
Terkini Lainnya
Polisi Diduga Melakukan Pungli terhadap Mobil Pick Up di Tol Halim
Hujan dan Jalan Licin, Truk Trailer Terperosok di Jembatan Cakung Cilincing
Kepolisian: Penyebab Kecelakaan di Tol Semarang-Batang, Akibat Sopir Truk Buang Air Kecil
Bahas Masalah ODOL Harus Melibatkan Semua Pihak
Sopir Truk Nekat Kabur setelah Melanggar Rambu dan Marka Jalan, Ditangkap dengan Sabu
Puluhan Sopir Kontrak Pemkab Klungkung Bali Keluhkan tidak Masuk Data Base Rekrutmen PPPK
Pembangunan Bandara VVIP di IKN sudah 50%
Kemenhub Uji Coba Biskita Trans Depok
Rayakan Hari Pelaut Sedunia, Kemenhub Dorong Ekspansi Internasional
Badan Bank Tanah Sediakan Lahan untuk Bangun Ecocity Penunjang IKN
KPK Usut Kabar Sewa Helikopter Menhub Diduga Pakai Uang Korupsi Jalur Kereta
Jurnalis Media Indonesia Raih Juara Kedua Kompetisi Jurnalistik Kemenhub
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap