THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran
![THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/9d3758dc06bb4f7ced52f4298dd83fc4.jpg)
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan kepada para pengusaha untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri atau tanggal 15 April 2023.
Ida mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta (28/3).
Baca juga: Penerapan Permenaker No.5/2023 Wajib Ada Kesepakatan Pengusaha-Pekerja
Ida mengungkapkan, pemberian THR ini dilakukan untuk membantu para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya. Oleh karena itu, pemberian THR ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.
"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh," tuturnya.
Baca juga: Kemnaker Tegaskan THR Harus Dibayar Utuh
THR keagamaan sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih, serta pekerja yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan juga termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian besaran THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan, THR akan diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.
Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.
Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.
Baca juga: Menpan: Perubahan Cuti Bersama Lebaran 2023 belum Final
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 79 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.
Ida juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan dan mengawasi pencairan THR ini. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.
"Tentunya pemberian THR ini akan terus kami awasi. Kami juga meminta kepada gubernur dan bupati daerah masing-masing untuk selalu mengawasi pemberian THR ini agar semuanya dibayarkan secara full. Kami juga telah siapkan posko-posko aduan bagi pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya," kata Ida. (Fik/Z-7)
Terkini Lainnya
Ini Bentuk Rp22 Miliar Uang Palsu Siap Edar Jelang Idul Adha
Sepakat Tolak UU P2SK, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Siap Gelar Aksi
Buruh Kembali Demo Tolak Tapera Secara Nasional Pada 27 Juni
Buruh DIY Sebut Tapera sebagai Tabungan Penderitaan Rakyat
Buruh Desak Pemerintah Cabut Aturan soal Tapera
Dampak Demo Buruh Patung Kuda, TransJakarta Lakukan Penyesuaian Rute
Belanja Negara Harus Diakselerasi sejak Awal Tahun
Kemnaker Terima 1.475 Aduan Terkait THR
Ini Cara Kelola THR biar Bisa Tahan Lama
Ramadan dan Lebaran Berkontribusi 0,25% ke Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024
Pemprov DKI Berikan Sanksi Tegas pada Perusahaan di Jakarta Jika Tidak Bayar THR
Sejumlah Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR Karyawan, Ada 80 Aduan
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap