Masih Ada Daerah Bohongi Data Stunting
![Masih Ada Daerah Bohongi Data Stunting](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/04/c8d65bf54ca871061792789562531dc7.jpg)
MENTERI Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku mendapati adanya penanganan stunting yang tidak sesuai di daerah. Sejumlah daerah dianggap mengakali program yang sedang digalakkan pemerintah itu.
"Stunting ini jangan bicara soal angka saja. Karena saya beberapa kali di daerah menemukan cata menghitung stuntingnya itu missleading semua. Jadi ngapusi (bohong) saja itu," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).
Penanganan stunting merupakan salah satu agenda prioritas yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prevalensi stunting ditargetkan 14%. Namun hingga akhir 2022, prevalensi stunting di Tanah Air masih ada di angka 21,6%.
Baca juga: Kepala Bappenas: 18 Jabatan Kosong di IKN Bisa dari Pihak Swasta
"Sunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari 5 tahun terus hilang di dalam mereka punya numeriknya itu. Itu kan aneh, jadi masuk lagi populasi bayi yang baru, baru dihitung berapa yang dari populasi itu. Jadi saya kira banyak hal yang perlu diluruskan," kata Suharso.
Keluhan soal penanganan stunting sebelumnya juga pernah disampaikan Suharso dalam peluncuran Modul Sinkronisasi Renja-RKA pada aplikasi Sakti, Selasa (14/3). Saat itu ia mengeluhkan soal eksekusi program penanganan stunting di daerah yang dinilai tidak tepat.
Baca juga: Pemkab Kepulauan Talaud Masif Jalankan Program Penurunan Stunting
"Saya minta untuk dilihat lebih dalam hingga ke lokasi. Ternyata salah satu program stunting itu adalah untuk memperbaiki pagar puskesmas," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti pelaksanaan program penanganan stunting di daerah. Daerah setidaknya memiliki anggaran sekitar Rp77 triliun untuk menjalankan program penanganan stunting. Namun dana yang benar-benar tersalurkan untuk diberikan hanya sekitar Rp34 triliun.
"Ada 283 sub-kegiatan di daerah untuk program stunting. Paling tinggi nomor dua adalah koordinasi, anggarannya Rp240 miliar. Item yang betul-betul untuk stunting, yaitu memberikan makanan dari kas daerah hanya Rp34 triliun," kata Sri Mulyani.
"Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulut bayi atau ibu hamil untuk bisa mencegah stunting porsinya sangat kecil. Karena itu tadi ada 283 sub-kegiatan, termasuk ganti pagar puskesmas yang masuk dalam kategori stunting," tambahnya. (Mir/Z-7)
Terkini Lainnya
DPR Isyaratkan Tolak Usulan Pemberian PMN ke Bank Tanah
4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun
Dana Pemda di Bank Rp192,6 Triliun Dapat Dioptimalkan
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu
Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025
Jokowi: Harus Ada Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat hingga Daerah
Pelatihan Green Skills Perlu untuk Penuhi Kebutuhan Green Job
Salah Jika Bansos untuk Cara Mengentaskan Kemiskinan
Presiden akan Keluarkan Inpres soal Penyediaan Air Minum
Bappenas: RI Kekurangan Tenaga Kerja Terampil yang Ahli di Bidangnya
Pulihkan Ekosistem, Tunas Inti Abadi Borong Penghargaan ISDA 2022
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap